NUSANTARANEWS | LEBAK – Aliansi Aktivis Nasional (ALAKNAS) menyoroti proyek preservasi jalan Simpang Bayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di bawah Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Banten.
Ketua Divisi Investigasi ALAKNAS, Aberi, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek yang bernilai sekitar Rp41 miliar tersebut.
"Proyek ini diduga kuat dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki banyak catatan masalah di berbagai proyek sebelumnya. Jejak digital perusahaan ini cukup jelas dan menunjukkan reputasi yang buruk," ungkap Aberi kepada awak media, Sabtu (13/7/2025).
Tak hanya itu, lanjutnya, ALAKNAS juga mencium adanya dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Lebak dalam proyek tersebut.
"Diduga oknum anggota DPRD tersebut berperan sebagai pemodal, sementara perusahaan pemenang tender hanya digunakan sebagai perusahaan 'sewaan'. Indikasi ini mengarah pada adanya permainan dalam proses lelang," tegas Aberi.
Ia juga menyoroti kualitas pekerjaan di lapangan yang dinilainya jauh dari standar. "Kami menduga ada penggunaan material ilegal, termasuk pasir laut, yang tentunya sangat merugikan negara dan masyarakat," tambahnya.
Atas dasar temuan tersebut, ALAKNAS mendesak Kementerian PUPR untuk menghentikan sementara pelaksanaan proyek dan segera melakukan investigasi menyeluruh, termasuk terhadap dua perusahaan yang masuk final lelang, yang keduanya diduga bermasalah.
"Jika benar ditemukan pelanggaran, kami menuntut agar perusahaan tersebut di-blacklist dan oknum terkait ditindak tegas. Kami juga akan menggelar aksi massa di kantor Satuan Kerja (Satker) Banten dan mendesak agar kepala satker segera dicopot," pungkas Aberi.
(Red)
