NUSANTARANEWS | SUMEDANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa. Acara yang berlangsung di Aula Tamomas, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS) pada Jumat, 18 Juli 2025, ini bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel.
Mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", workshop ini diikuti oleh para kepala desa, camat, dan kepala perangkat daerah Kabupaten Sumedang.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada hasil dan kinerja. "Setiap rupiah yang dikeluarkan dan dianggarkan di APBDes harus ada dampaknya," tegas Bupati Dony. Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan harus didasari pertimbangan yang jelas dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. "Jangan buat kegiatan dan pengalokasian anggaran kalau tidak berdampak pada penyelesaian masalah, kalau tidak berdampak pada pembangunan. Itu saja patokannya. Harus berdampak dan bermanfaat," imbuhnya.
Bupati Dony berharap para peserta dapat mengikuti workshop ini dengan sungguh-sungguh. "Workshop ini pasti menginspirasi, pasti memotivasi. Ada informasi baru, ilmu baru yang akan meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita dalam menyelenggarakan keuangan desa," ujarnya. Selain kompetensi, Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas. "Jaga integritas kita. Karena dari integritas itulah perjalanan kita akan terus dikenang, terus dibaca anak cucu kita," pesannya.
Ketua Penyelenggara Workshop, Risnandar, menyampaikan terima kasih kepada Pemda Sumedang atas dukungannya. Ia menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan meningkatkan kapasitas pegawai Pemda dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. "Supaya mendorong tenaga akuntan yang baik dan pengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel serta mendorong Pemerintah Desa dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kewenangan Desa," jelas Risnandar.
Workshop ini menghadirkan narasumber berkompeten, antara lain Anggota DPR RI dari Komisi XI, Galih Dimuntur Kartasasmita, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang, Adi Purnama. Turut hadir dalam acara ini Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat, Adi Gemawan, beserta jajaran, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sumedang.
(Endi Kusnadi)
