NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat Desa Cihaur, Kecamatan Simpenan, mengemuka dalam kegiatan reses Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita. Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengembangan potensi wisata desa, hingga polemik keberadaan BTS tower menjadi perhatian utama dalam agenda penyerapan aspirasi tersebut. Jumat (5/6/2026).
Dalam dialog bersama warga, persoalan jalan rusak menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan. Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan perbaikan karena kondisi jalan dinilai menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Menanggapi hal itu, Hamzah Gurnita menyampaikan bahwa pembangunan ruas jalan Cikalong–Cikarang telah masuk dalam program pembangunan tahun ini. Menurutnya, realisasi proyek tersebut menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang telah menunggu perbaikan jalan selama bertahun-tahun.
"Ruas jalan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat. Alhamdulillah tahun ini pembangunannya akan direalisasikan sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas warga," kata Hamzah.
Selain infrastruktur, Hamzah juga menyoroti potensi wisata yang dimiliki Desa Cihaur. Ia menilai desa tersebut memiliki kekayaan alam yang layak dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan, termasuk keberadaan sejumlah air terjun dan kawasan alam yang masih asri.
Menurutnya, pengembangan sektor wisata dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, serta pihak terkait lainnya.
"Potensi wisata di Cihaur sangat menjanjikan. Jika dikelola dengan baik, tentu akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Di sisi lain, reses tersebut juga membahas persoalan keberadaan BTS tower yang belakangan menjadi perhatian warga di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi. Sejumlah masyarakat mengeluhkan lokasi menara telekomunikasi yang dianggap terlalu dekat dengan permukiman penduduk.
Hamzah menegaskan Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat dengan perusahaan-perusahaan pemilik BTS tower. Ia menyebut DPRD telah beberapa kali melayangkan undangan kepada pihak perusahaan untuk meminta penjelasan terkait berbagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD akan mendorong penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Bahkan, rekomendasi kepada pihak eksekutif dapat diberikan sebagai langkah lanjutan untuk memastikan seluruh perizinan dan operasional BTS tower berjalan sesuai regulasi.
"Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan sesuai aturan. Aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.
Hamzah menambahkan, pihaknya juga menerima informasi terkait rencana aksi masyarakat yang menuntut penyelesaian persoalan BTS tower. Karena itu, ia berharap perusahaan terkait menunjukkan itikad baik dengan memenuhi undangan DPRD dan menjelaskan berbagai persoalan yang menjadi keluhan warga.
Melalui kegiatan reses tersebut, berbagai aspirasi masyarakat Desa Cihaur diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah, sehingga kebutuhan warga dapat terakomodasi secara bertahap dan berkelanjutan.
(Ismet)
