NUSANTARANEWS
Ramainya pemberitaan terkait beberapa pengadaan yang dilaksanakan Pemprov Banten Pada Tahun 2023 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Dinkes) menuai kritik pedas dikalangan masyarakat yang mana besar dugaan adanya kepentingan yang besar menunggangi beberapa pengadaan yang dilaksanakan apalagi hari ini sedang ramai terkait dugaan proyek yang tidak sesuai spek serta proyek yang diduga berbau Nepotisme dengan adanya 3 Paket besar dalam satu pengadaan di satu Tahun anggaran untuk RSUD Malingping
Yang mana pengadaan tersebut lebih mengedepankan aspek pelayanan kesehatan yang dinilai masih sangat kurang serta jauh dari kata layak malah lebih ke mengedepankan fasilitas untuk parkiran ,dan kantin padahal jelas Fasilitas untuk pelayanan kesehatan yang harusnya lebih di utamakan apalagi mengingat RSUD Malingping selalu penuh dengan pasien jika kita lihat di ruang instalasi gawat darurat (IGD) dengan segala macam keluhan pasien di satukan mulai dari penyakit luar sampai penyakit dalam itu saja sudah menggambar bahwa masih kurang nya Fasilitas tersebut
Bukan malah lebih mengedepankan aspek untuk lahan parkir yang di anggap masyarakat tidak seberapa pentingnya malah terkesan hanya akan di jadikan untuk lahan bisnis semata kedepannya oleh para pemilik kebijakan serta dugaan dugaan lain pun bermunculan apalagi dalam segi teknis pengerjaan yang diduga keras lamban dan tidak memiliki kualitas yang cukup baik apalagi ada dugaan beton pendukung tidak sesuai antara saat lelang dengan pelaksanaan
Maka Salah Satu Aktivis asal lebak selatan pun mengkritisi proyek tersebut yang diduga tidak rasional , Lpi melalui ketua umum nya Rohmat Hidayat mengatakan kepada Awak media bahwa proyek yang dilaksanakan pada satu tahun anggaran dengan 3 paket besar sekaligus amat sangat tidak akan efektif efek positif bagi masyarakat nya malahan diduga keras hanya sebagai ajang bisnis semata karena masyarakat hari ini lebih butuh aspek pelayanan untuk kesehatan bukan untuk parkiran
Lpi juga menyoroti serius kinerja dari Kepala Dinas Kesehatan (Kadis) Provinsi Banten yang mana dinilai anti kritis juga diduga keras tidak memiliki integritas sebagai seorang Pejabat Publik dalam konteks sebagai pelayan untuk publik dengan diam tanpa bahasa sedikit pun pada saat dimintai tanggapan dan konfirmasi terkait dugaan adanya nepotisme yang terjadi di pengadaan proyek gedung parkir RSUD Malingping seakan dengan diam yang bersangkutan mengamini apa yang menjadi dugaan publik
Di sisi lain Lpi juga Mengingat PJ Gubernur Banten Selalu mengedepankan dan mengelu elukan tentang Banten Berintegritas yang mana integritas adalah cerminan dari diri yang jujur bersih dan bertanggung jawab sedangkan hari ini kita lihat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten seolah tidak bertanggung jawab terhadap publik dengan apa yang terjadi di dalam segi pekerjaan yang di emban yang mana sebagai pengguna anggaran seharusnya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Harus bisa menghadapi pertanyaan dari masyarakat yang memang wajib di berikan pelayanan secara konkrit agar tidak ada opini buruk yang liar dengan diamnya sudah menunjukan bahwa Kadinkes Banten belum layak jadi pejabat.
Dengan Begitu Lpi akan layangkan surat mendesak Kadinkes Banten agar mundur dari jabatannya karena jelas tidak bisa menjadi pelayan yang baik untuk masyarakat sebagai pejabat publik seharusnya mengedepankan aspek pelayanan secara sikat dan sifat dalam mengemban pekerjaan bukan merasa masih menjadi raja karena merasa sebagai pejabat.pungkasnya
Wahyu hidayat
