SUKABUMI - NUSANTARANEWS - Rohmat Hidayat. Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti serius dugaan adanya temuan BPK di Badan Zakan Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi yang mana hal itu tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) pada tahun 2021 - 2022 yang mana hal itu perlu di transfarankan ke publik oleh Bupati Sukabumi.
Lanjut Rohmat sebagai dasar pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan Daerah Bupati Sukabumi wajib transfaran terhadap publik maka kami mendesak mulai dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan dugaan adanya beberapa data fiktif yang diduga keras menjadi sumber dasar temuan
Maka dengan hal itu agar tidak ada hal hal lain yang terjadi di tahun 2023 dan 2024 maka pihak Pemkab melalui Bupati wajib segera mempublish hal itu agar tidak menjadi bola liar di kalangan masyarakat
Lpi juga menyinggung Bupati Sukabumi mengenai surat permintaan audiensi yang dilayangkan pihak Lpi pada 2 minggu yang lalu yang mana Lpi meminta klarifikasi dari pihak Bupati, Sekda dan 10 Kepala Dinas yang ada di Kabupaten Sukabumi yang mana besar dugaan banyak nya kebocoran yang terjadi pada APBD Kabupaten Sukabumi
Dengan dugaan keras APBD di jadikan ajang bancakan semata apalagi jika kita lihat dengan begitu banyaknya kegiatan penggunaan anggaran pada pembangunan fisik yang dinilai tidak memiliki kualitas sehingga hanya menghamburkan anggaran negara dan juga Lpi mendesak Bupati Transfaran mengenai CSAR dari beberapa perusahaan serta aspek perizinan dengan banyaknya industri baru yang ada di Kabupaten Sukabumi.pungkasnya
Sampai Berita Ini Di Muat Pihak Bupati Dan Baznas Sukabumi Belum Bisa Di Konfirmasi.
#Red
