NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar V yang meliputi Sukabumi dan Kota Sukabumi, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Dedi Damhudi, S.E., menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Sosper) dengan tema "Penyebarluasan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024-2025". Acara ini dilaksanakan di Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu (25/1/25). Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PPP dan masyarakat setempat.
Dalam wawancaranya, H. Dedi Damhudi menyampaikan rasa syukurnya atas terselenggaranya kegiatan ini. "Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan sosialisasi peraturan daerah yang rutin dilakukan. Tadi dihadiri oleh sekitar 120 orang. Selain itu, kita juga meresmikan mushola yang baru dibangun. Semoga mushola ini menjadi pusat ibadah yang memakmurkan umat, sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa membangun masjid maka Allah akan membangunkan rumah megah di surga," ujarnya.
H. Dedi juga menjelaskan bahwa sosialisasi ini mengangkat tema peraturan daerah tentang ketenagakerjaan. "Walaupun sebagian yang hadir tidak bekerja, informasi ini tetap bermanfaat karena tugas kita adalah menyebarluaskan peraturan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya," tambahnya.
Kegiatan serupa juga telah dilakukan di Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, dan akan terus berlanjut ke berbagai wilayah di Sukabumi dalam beberapa bulan mendatang sebagai ajang silaturahmi dan edukasi kepada masyarakat.
Menanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang banyak terjadi di Sukabumi, H. Dedi berharap adanya sinergi antara pemerintah, investor, dan pengusaha untuk meminimalisir dampaknya. "Dampak pandemi COVID-19 masih terasa secara bertahap, namun dengan banyaknya investor yang datang ke Sukabumi, kami berharap ada perbaikan. Apalagi dengan Kepemimpinan Pak Prabowo sebagai presiden dan Pak Dedi Mulyadi sebagai Gubernur yang memprioritaskan infrastruktur menjadi kunci untuk menarik investasi."
Menurutnya, alokasi dana pendapatan provinsi yang mencapai Rp8 triliun per tahun akan difokuskan untuk menyelesaikan perbaikan jalan provinsi dalam dua tahun mendatang. "Infrastruktur yang baik akan menunjang investasi dan membuka peluang kerja lebih luas. Selain itu, aset-aset tanah milik provinsi yang belum dioptimalkan juga perlu dimanfaatkan untuk menambah lapangan kerja," tegasnya.
Kegiatan ini menunjukkan komitmen DPRD provinsi Jawa Barat untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik melalui sosialisasi regulasi maupun mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(Ismet)
