NUSANTARANEWS | SUKABUMI -Kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait pembagian ijazah tanpa syarat biaya tampaknya diabaikan oleh pihak SMK Tehnika Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Salah satu wali murid, mengeluhkan bahwa ijazah anaknya yang telah lulus sejak 4 Juni 2022 hingga kini masih ditahan oleh pihak sekolah.
Informasi ini mencuat setelah awak media mengonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SMK Tehnika Cisaat, Hadiana, pada Selasa (10/6/2025). Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah Hadiana menyatakan bahwa ijazah tidak akan diberikan jika siswa belum melunasi setengah dari biaya administrasi. Bahkan Wakil Kepala Sekolah, Asep, menyampaikan bahwa pemberitaan di media tidak akan berpengaruh terhadap keputusan mereka.
“Kalau tidak ada uang setengahnya, ijazah tidak akan diberikan. Silakan diberitakan, bagi saya tidak akan berpengaruh,” ujar Asep saat dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada staf Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V, namun belum membuahkan hasil konkret. Salah satu staf KCD yang dihubungi melalui WhatsApp menyatakan bahwa pimpinan mereka tengah sibuk menerima tamu dan belum dapat memberikan tanggapan.
"Saat ini pimpinan banyak tamu dan belum sempat istirahat, nanti dipanggil lagi ke Cibinong," ujarnya singkat.
Kepala Desa Cisaat, Iwan, yang mendapat laporan dari masyarakat, telah turun langsung ke SMK Tehnika Cisaat. Namun hasil kunjungannya juga belum menunjukkan tindak lanjut atau penyelesaian terhadap masalah tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Dedi Mulyadi, yang menegaskan agar pihak sekolah tidak lagi menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan biaya.
"Bagaimana anak bangsa ini bisa maju jika hak mereka atas ijazah saja masih ditahan oleh sekolah?" ucap sakur, wali murid yang dirugikan.
Masyarakat berharap Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi segera menindaklanjuti kasus ini demi keadilan pendidikan dan masa depan para siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya namun terhambat akibat kebijakan sekolah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
(Sakur)
