NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Aberi, Sekretaris Bidang Investigasi Laskar Pasundan Indonesia (LPI) DPD Sukabumi, menegaskan kepada awak media bahwa pihaknya mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memeriksa dan mengaudit seluruh penggunaan anggaran di Desa Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Desakan ini disampaikan berdasarkan temuan data dan fakta di lapangan, yang menunjukkan adanya dugaan kuat penyalahgunaan anggaran serta kebijakan yang tidak transparan oleh Kepala Desa Hegarmanah selama masa jabatannya.
“Dugaan kuat kami, terdapat praktik ‘persentase’ dalam setiap kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan pihak desa, termasuk indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” ujar Aberi.
LPI secara tegas meminta APH untuk melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran APBDes tahun 2023–2024 serta tahap pertama tahun anggaran 2025. Apalagi, di tahun ini terdapat dua kegiatan fisik yang pelaksanaannya diduga sarat kepentingan dan kualitasnya jauh dari harapan.
“Bahkan muncul dugaan kuat adanya 'jatah' atau persentase yang ditentukan oleh Kepala Desa. Ini harus menjadi perhatian serius APH agar ada efek jera ke depannya,” lanjut Aberi.
Hasil investigasi tim LPI di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Hegarmanah terkait APBDes dinilai jauh dari kata berkualitas.
Editor: Ismet
