NUSANTARANEWS | JAWA BARAT - Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat, mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan APBD Jawa Barat tahun 2025.
Menurut Rohmat, Jawa Barat sudah dikenal memiliki kultur buruk dalam realisasi anggaran, khususnya di bidang infrastruktur. Ia menilai banyak dugaan praktik bancakan anggaran yang terjadi di berbagai sektor yang berkaitan dengan pembangunan. Karena itu, Rohmat menegaskan bahwa Gubernur harus bekerja lebih keras dalam aspek pengawasan.
"Jawa Barat ini terkenal dengan kultur buruk dalam perealisasian anggaran, terutama di sektor infrastruktur. Dugaan bancakan anggaran masih sering terjadi. Maka dari itu, Gubernur Jabar harus benar-benar ekstra dalam melakukan pengawasan," tegas Rohmat.
Selain itu, Rohmat juga mengingatkan agar KDM tidak terlalu berlebihan dalam menjalankan peran kemanusiaan dengan langsung turun ke masyarakat di setiap sudut Jawa Barat. Ia menilai langkah itu, meski bernilai positif, tanpa disadari justru bisa mengecilkan peran pemerintah daerah di bawahnya.
"Belakangan ini KDM memang menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat secara langsung. Itu baik, tapi jika terlalu dominan, justru membuat peran bupati dan wali kota tergerus. Citra mereka jadi hilang, sementara masyarakat hanya melihat KDM," ujar Rohmat.
Rohmat menekankan, sebagai seorang Gubernur, KDM tidak perlu selalu turun langsung. Cukup dengan membagi peran bersama bupati dan wali kota agar citra pemerintah daerah di bawahnya juga ikut terbangun.
"Dengan langkah yang terlalu dominan, seolah-olah KDM sendiri yang bekerja, padahal ada bupati dan wali kota yang juga punya tanggung jawab. Jangan sampai citra dan kinerja mereka hilang, karena masyarakat hari ini lebih banyak teriak ke KDM," tambahnya.
Meski begitu, LPI tetap memberikan apresiasi atas langkah kemanusiaan yang telah dilakukan KDM. Rohmat bahkan menyebut pihaknya menghormati penuh sikap kepedulian tersebut, dan berharap KDM bisa menjadi salah satu calon presiden di masa depan.
"Poin pentingnya, semua fungsi pemerintahan harus berjalan seiringan. Kebaikan KDM sangat kami hargai, tapi harus tetap memberi ruang kepada bupati dan wali kota agar kinerja serta citra mereka juga terlihat nyata di mata masyarakat," pungkas Rohmat.
Editor: Ismet
