NUSANTARANEWS | JAKARTA - Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia (Babinkum TNI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga konstitusi dan meningkatkan profesionalisme hukum militer melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Hukum (Rakorkum) TNI Tahun 2025. Kegiatan ini digelar di Aula Babinkum TNI, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Selasa (29/7/2025), dengan mengangkat tema “Babinkum TNI Prima dalam Menjaga Konstitusi Negara Hukum.”
Rakorkum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga penegak hukum militer dan merespons dinamika hukum nasional yang terus berkembang. Dalam sambutannya, Kepala Babinkum TNI, Laksda TNI Farid Ma’ruf, S.H., M.H., menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum di lingkungan TNI.
> “Materi Rakorkum tahun ini dirancang untuk memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman perwira TNI terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan serta pandangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat penting guna menjaga profesionalisme serta kesadaran hukum di lingkungan militer,” ujar Laksda Farid.
Rakorkum TNI 2025 dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai satuan hukum TNI. Kegiatan ini turut menghadirkan dua narasumber nasional yang kompeten di bidang legislasi dan ketatanegaraan.
Narasumber pertama, Dr. Dhahana Putra, Bc., S.H., M.Si., dari Kementerian Hukum dan HAM RI, memaparkan materi bertajuk “Alur Proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang.” Ia menjelaskan detail tahapan penyusunan RUU, mulai dari perencanaan di Prolegnas hingga pengesahan dan pengundangan, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif TNI dalam proses legislasi nasional.
Sementara itu, narasumber kedua, Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan materi mengenai “Kewenangan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi: Putusan dan Implikasinya terhadap Politik Hukum Indonesia.” Ia menyoroti peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pentingnya kesadaran konstitusional, termasuk di kalangan militer, agar adaptif terhadap perkembangan hukum nasional.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi. Rakorkum ini menjadi forum penting dalam penguatan fondasi hukum TNI yang adaptif, responsif, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.
Melalui kegiatan ini, Babinkum TNI kembali menegaskan peran sentralnya dalam menjaga supremasi hukum di tubuh TNI, membangun kesadaran konstitusional, serta mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui aparat hukum militer yang profesional dan berintegritas.
(Budiman)
