NUSANTARANEWS | JABAR - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat, Rohmat Hidayat, angkat bicara terkait munculnya pemberitaan yang menyebut Musda KNPI Kabupaten Bogor sebagai kegiatan “abal-abal”. Ia menilai narasi tersebut tidak elok disampaikan ke publik dan berpotensi menyesatkan.
Rohmat menegaskan bahwa Musda KNPI Kabupaten Bogor versi pihaknya sah secara legitimasi maupun aturan organisasi. Ia menuturkan bahwa saat ini hanya ada satu KNPI Provinsi Jawa Barat yang memiliki SK aktif, yakni versi Dr. Ali Hanafiah.
“Musda KNPI Kabupaten Bogor versi kami sah. Hari ini, KNPI Provinsi Jawa Barat hanya satu yang punya SK hidup, yaitu versi Dr. Ali Hanafiah. Jadi, kalau ada yang menyebut ‘abal-abal’, mari tunjukkan legalitas masing-masing di depan publik,” tegas Rohmat.
Ia juga meminta publik Bogor memahami dinamika KNPI secara nasional. Rohmat menyebut keberadaan beberapa versi kepengurusan bukan hal baru, bahkan sudah terjadi dari tingkat pusat hingga daerah.
“Dari tingkat nasional saja dinamikanya sudah lima versi. Jadi, bahasa ‘abal-abal’ itu tidak pantas. Kalau dianggap ilegal, mari kita buktikan secara terbuka siapa yang memiliki SK yang benar,” ujarnya.
Minta Pihak Lain Tidak Menggiring Opini
Rohmat menambahkan bahwa keberadaan beberapa versi KNPI merupakan hal yang sudah terjadi sejak lama. Ia mengingatkan agar pihak-pihak yang menolak atau tidak menerima versi mereka tidak membuat pernyataan yang menggiring opini liar, terlebih dengan menyebut ilegal atau abal-abal.
“Kami jelas memiliki DPP yang berkantor di Gedung Pemuda KNPI Rasuna Said. Kami juga memiliki HAKI atas nama Dr. Ilyas Indra yang hari ini menjabat Ketua MPI di DPP. Jadi, kalau ada yang tidak suka dengan keberadaan kami, lebih baik diam dan urus dapur masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, setiap kelompok memiliki ruang dan rel organisasi masing-masing. Karena itu, ia mengimbau agar pihak lain tidak ikut campur dalam urusan kepengurusan versi mereka.
“Dinamika ini sudah lama, bukan hanya di Jawa Barat. Jadi saya sarankan, urusi saja dapur kalian, jangan ikut campur urusan orang,” tegas Rohmat.
Rohmat menyampaikan bahwa KNPI Jawa Barat versi Dr. Ali Hanafiah akan menempuh langkah hukum apabila terdapat ancaman atau gangguan terhadap proses Musda, termasuk pemberitaan yang dinilai memojokkan dan memuat narasi yang tidak benar.
“Setiap narasi yang memojokkan akan kami kaji. Kalau ada gangguan dalam proses Musda, kami tidak segan mengambil langkah hukum. Semua memiliki hak yang sama di mata hukum,” pungkasnya.
Editor: Ismet
