NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Polemik dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Sukabumi semakin memanas dan kini menjadi sorotan berbagai pihak. Ketua Media Independen Online (MIO) Sukabumi Raya, Purwanto, mendesak Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, untuk segera mengambil langkah tegas guna mencegah potensi konflik yang lebih luas.
Menurut Purwanto, kondisi dualisme yang berlarut-larut berisiko memicu ketegangan di kalangan pemuda. Ia menilai, keberadaan dua kubu KNPI dengan basis massa masing-masing dapat menimbulkan gesekan jika tidak segera diselesaikan.
"Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah perlu segera menentukan sikap agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka di masyarakat," ujarnya, Senin (20/4/2026).
Desakan tersebut muncul setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan anggota KNPI dari kubu Tantan Sutandi di kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Sukabumi. Dalam aksi tersebut, massa menuntut kejelasan legalitas kepengurusan serta menolak adanya perlakuan yang dianggap tidak adil.
Purwanto menilai, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepastian hukum terkait kepengurusan KNPI. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi potensi penyalahgunaan anggaran akibat belum jelasnya legitimasi organisasi.
"Ketegasan diperlukan agar tidak muncul persepsi adanya keberpihakan. Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga harus dijaga," tambahnya.
Ia mengusulkan beberapa langkah, di antaranya peninjauan legalitas berdasarkan dokumen resmi, penghentian sementara bantuan dana hingga ada kepastian, serta dialog terbuka yang melibatkan kedua kubu dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dari massa aksi dan akan menyampaikannya kepada pimpinan daerah sesuai prosedur.
"Kami menampung aspirasi yang disampaikan dan akan meneruskannya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Situasi ini menjadi perhatian karena KNPI merupakan wadah strategis dalam pembinaan generasi muda. Sejumlah pihak berharap pemerintah daerah dapat segera mengambil keputusan yang adil dan berdasarkan aturan yang berlaku guna menjaga kondusivitas di Kota Sukabumi.
Editor: Ismet
