NUSANTARANEWS | KOTA SUKABUMI – Polemik terkait program pengumpulan dana wakaf dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Sukabumi kembali mencuat. Kali ini, ratusan Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi RT/RW Kota Sukabumi mendatangi kantor DPRD Kota Sukabumi untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (2/6/2026).
Kedatangan para pengurus lingkungan tersebut bertujuan meminta DPRD Kota Sukabumi memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program wakaf ASN yang hingga kini masih menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung tertib itu, para peserta membawa berbagai spanduk berisi pesan dan tuntutan agar lembaga legislatif memberikan perhatian serius terhadap kebijakan yang dinilai perlu ditelaah lebih mendalam.
Ketua RW Kebonjati, Jukardi Jayaniti, menyampaikan bahwa langkah yang dilakukan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik. Menurutnya, setiap program yang melibatkan penghimpunan dana perlu memiliki landasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Para peserta aksi menilai masih diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai aspek regulasi, mekanisme pelaksanaan, serta transparansi pengelolaan dana wakaf yang telah terkumpul. Mereka juga mempertanyakan keberlanjutan program tersebut setelah sebelumnya muncul dorongan agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
Selain itu, massa meminta DPRD mempertimbangkan penggunaan hak angket sebagai instrumen untuk mendalami berbagai informasi yang berkembang terkait program tersebut. Langkah itu dinilai penting guna memperoleh kejelasan sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi juga mengaku membawa sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program wakaf ASN. Dokumen tersebut, menurut mereka, dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam melakukan kajian dan pengawasan lebih lanjut.
Aksi penyampaian aspirasi berlangsung di bawah pengamanan aparat keamanan dan berjalan kondusif. Forum Komunikasi RT/RW Kota Sukabumi berharap DPRD segera mengambil langkah konkret agar polemik yang berkembang dapat memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
(Ismet)
