NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Masyarakat di wilayah Sukabumi Selatan akan memiliki tambahan fasilitas kesehatan dengan hadirnya Rumah Sakit (RS) Bumi Jayanti di kawasan Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Pembangunan rumah sakit swasta tersebut resmi dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama pada Minggu (20/9/2026).
RS Bumi Jayanti dirancang sebagai rumah sakit dengan kapasitas 101 kamar. Sejumlah layanan penunjang juga dipersiapkan, mulai dari Intensive Care Unit (ICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU), ruang isolasi, layanan BPJS Kesehatan hingga ruang Very Very Important Person (VVIP).
Owner RS Bumi Jayanti, Ir. Hj. Darnely Guril, M.Sc., menyampaikan bahwa kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas untuk menangani pasien, tetapi turut mengambil peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan.
Menurutnya, pelayanan kesehatan perlu dibangun dengan pendekatan yang lebih luas. Selain memberikan pengobatan, rumah sakit juga dapat berkontribusi melalui kegiatan promotif dan preventif, seperti edukasi, penyuluhan serta pelatihan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menilai berbagai persoalan kesehatan dapat ditekan apabila masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman yang memadai sejak dini. Upaya tersebut, kata dia, termasuk edukasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta pencegahan stunting.
Darnely juga menegaskan bahwa RS Bumi Jayanti dipersiapkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai kelompok ekonomi.
Untuk mendukung hal tersebut, pihaknya tengah mempersiapkan kerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan dapat memperoleh akses pelayanan dengan biaya yang lebih terjangkau.
"Kami ingin rumah sakit ini bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas. Karena itu, kerja sama dengan BPJS menjadi salah satu hal yang kami prioritaskan agar akses pelayanan kesehatan semakin terbuka," ujarnya.
Anggota DPR RI Komisi VII, Iman Adinugraha, S.E., Akt., menilai pembangunan RS Bumi Jayanti menunjukkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendukung pemenuhan kebutuhan fasilitas pelayanan publik.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur kesehatan membutuhkan dukungan dari berbagai unsur, mengingat kemampuan pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan.
Ia menyebut keterlibatan pihak swasta dapat menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pembangunan daerah.
"Pemenuhan kebutuhan fasilitas publik tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah. Kehadiran pihak swasta seperti ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat," kata Iman.
Selain aspek pelayanan, keberadaan rumah sakit baru juga dinilai berpotensi memberikan efek ekonomi bagi lingkungan sekitar, terutama melalui kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi, mengatakan penambahan rumah sakit akan memberikan tambahan kapasitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam hal ketersediaan tempat tidur bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberadaan fasilitas kesehatan harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan kompetensi pelayanan.
Masykur menyebut persaingan antarfasilitas kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan mutu pelayanan, dengan masyarakat sebagai pihak yang mendapatkan manfaat.
"Yang paling utama adalah kepentingan masyarakat. Dengan semakin banyak fasilitas kesehatan rujukan dan pelayanan yang kompeten, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk mendapatkan pelayanan," tuturnya.
Ia menambahkan, rumah sakit yang memiliki kompetensi layanan tertentu dapat menjadi bagian dari jejaring rujukan fasilitas kesehatan lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
Masykur juga mengingatkan bahwa selesainya pembangunan gedung belum otomatis membuat rumah sakit dapat langsung memberikan pelayanan. Pengelola masih harus menyelesaikan tahapan perizinan, pemenuhan standar, serta berbagai persyaratan sebelum operasional dimulai.
Dari sisi pembangunan fisik, RS Bumi Jayanti turut mempertimbangkan kondisi geografis Palabuhanratu yang memiliki potensi risiko bencana, termasuk gempa bumi.
Perwakilan kontraktor pelaksana, Mustofa Kamal Aziz, menjelaskan bangunan rumah sakit menggunakan pondasi bore pile dengan konstruksi yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan teknis yang berlaku.
Menurutnya, aspek keselamatan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan struktur bangunan.
"Struktur bangunan kami persiapkan dengan memperhatikan kondisi wilayah Palabuhanratu. Pondasi menggunakan bore pile dan pengerjaannya mengacu pada standar SNI serta ketentuan teknis yang berlaku," jelas Mustofa
RS Bumi Jayanti direncanakan memiliki empat lantai. Sementara desain fasad bangunan akan mengangkat unsur yang terinspirasi dari kapal dan ombak sebagai gambaran karakter kawasan pesisir Palabuhanratu.
Pengelolaan lingkungan juga menjadi bagian dalam pembangunan rumah sakit. Fasilitas pengolahan limbah medis dan limbah cair dipersiapkan agar pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembangunan RS Bumi Jayanti ditargetkan selesai dan beroperasi pada 17 Agustus 2027. Tanggal tersebut direncanakan menjadi momentum dimulainya pelayanan rumah sakit untuk masyarakat.
Selain menyiapkan bangunan dan fasilitas medis, pihak pengelola juga mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia. Masyarakat sekitar berpeluang menjadi bagian dari tenaga kerja rumah sakit sesuai kebutuhan dan kualifikasi masing-masing.
Darnely mengatakan pihaknya akan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal selama memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Namun, untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dan belum tersedia di daerah, tenaga profesional dari luar wilayah tetap dapat direkrut.
Dengan kapasitas 101 kamar serta rencana penyediaan berbagai layanan kesehatan, RS Bumi Jayanti diharapkan dapat menambah kapasitas pelayanan kesehatan di Palabuhanratu dan kawasan Sukabumi Selatan.
Sebelum beroperasi penuh, pengelola masih perlu memastikan kesiapan tenaga kesehatan, kelengkapan perizinan, pemenuhan standar pelayanan, fasilitas pendukung, serta realisasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
(Ismet)
