NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus memperkuat pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) melalui pelayanan kontrasepsi mantap yang terintegrasi dengan fasilitas kesehatan. Upaya tersebut terlihat dari monitoring langsung yang dilakukan Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, di ruang operasi UOBK RSUD Sekarwangi, Minggu (11/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi dan Metode Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Kedua metode tersebut merupakan pilihan kontrasepsi permanen yang dapat dipertimbangkan pasangan sesuai kondisi kesehatan, kebutuhan, serta keputusan masing-masing.
Bupati Asep Japar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Eka Nandang Nugraha, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Direktur Utama RSUD Sekarwangi, serta Sekretaris Dinas Kesehatan.
Monitoring ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pelayanan KB berjalan melalui koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan tenaga kesehatan di rumah sakit.
Keterlibatan lintas sektor dinilai penting dalam mendukung keberlangsungan program KB, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kebutuhan.
Selain memperkuat koordinasi, pelaksanaan pelayanan kontrasepsi mantap juga memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan pasien, pemenuhan standar medis, serta pemberian informasi yang jelas mengenai manfaat, risiko, dan konsekuensi dari setiap metode yang dipilih.
MOW dan MOP merupakan tindakan medis yang bersifat permanen. Karena itu, keputusan untuk menjalani prosedur tersebut perlu didasarkan pada pemahaman yang memadai dan persetujuan sukarela dari peserta setelah mendapatkan penjelasan tenaga kesehatan.
Melalui monitoring tersebut, Pemkab Sukabumi berharap sinergi antara DPPKB, Dinas Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kuat sehingga penyelenggaraan program keluarga berencana dapat berjalan secara terintegrasi, aman, dan berkualitas.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang kesehatan dan keluarga berencana, dengan tetap mengedepankan kebutuhan serta hak masyarakat dalam menentukan pilihan kontrasepsi.
(Ismet)
