NUSANTARANEWS | SUMEDANG — Solidaritas Insan Media dan Penulis Nasional (SIMPE NASIONAL) melakukan audiensi ke Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan aspirasi sekaligus membahas persoalan penggunaan BBM bersubsidi yang diduga digunakan untuk operasional industri tekstil pada Jumat (23/10/2026).
Rombongan yang dipimpin Ketua Umum Edi Sutiyo, S.H., diterima dengan baik oleh jajaran Komisi II DPRD dalam pertemuan yang membahas pentingnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tetap sesuai ketentuan pemerintah.
Dalam audiensi tersebut, SIMPE NASIONAL menyoroti dugaan penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan operasional perusahaan industri, di mana BBM bersubsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi kelompok dan sektor yang telah ditetapkan peraturan.
Ketua Umum SIMPE NASIONAL Edi Sutiyo, S.H., menegaskan bahwa pengawasan distribusi harus dilakukan secara serius, jangan sampai fasilitas pemerintah untuk masyarakat justru dipakai di luar peruntukannya. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa secara objektif berbasis bukti agar tidak hanya menjadi perbincangan saja, melainkan mendapatkan kejelasan dari instansi berwenang," ungkapnya.
"Selain persoalan BBM, pertemuan juga membahas legalitas kendaraan angkutan usaha beserta kesesuaian perizinan transportasi, di mana SIMPE NASIONAL menilai kepatuhan terhadap aturan adalah kewajiban semua pelaku usaha dan pengawasan harus diterapkan secara adil. Pertemuan ini diharapkan menjadi awal koordinasi bersama instansi terkait untuk menelusuri dugaan penyimpangan secara transparan. SIMPE NASIONAL berkomitmen terus menyampaikan aspirasi masyarakat lewat jalur resmi, mengedepankan fakta serta mendorong pengawasan kebijakan publik, di mana pengawasan bertujuan memastikan aturan berjalan dan hak masyarakat terlindungi, bukan sekadar mencari kesalahan," ujar Ketum Simpe Nasional Edi Sutiyo
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumedang Ai Rosmayati menyatakan pihaknya melihat adanya dugaan pelanggaran hukum dan satu frekuensi dengan SIMPE NASIONAL untuk menindaklanjuti laporan ke jenjang lebih tinggi. “Kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama instansi vertikal, tentu kita pakai mekanisme sesuai ketentuan. Meskipun peran kita ada batasnya, hal itu tidak menutup langkah untuk menindaklanjuti laporan ini,” ujar Ai Rosmayati.
Pandangan serupa disampaikan anggota dewan yang hadir Deden Yayan Rusyanto yang menyatakan persoalan serupa juga ditemui di daerah lain. “Kami akan berkomunikasi sesuai tupoksi. Apalagi Menteri terkait adalah ketua kami, laporan lapangan seperti ini akan sangat membantu,” ungkap politisi Golkar tersebut.
(Endi Kusnadi)
