JBN.CO.ID ■ Dalam masa pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020, ditemukan anggaran belanja daerah di tahun 2019 yang belum bisa dibelanjakan.
Hal tersebut terungkap pada saat rapat pembahasan di tingkat Komisi DPRD Luwu Utara bersama Dinas terkait dan di paparkan oleh Unit Lelang Pemerintah (ULP) pada hari Jum'at (22/112019), di ruang Komisi I DPRD Luwu Utara.
"Pihak ULP akan mengupayakan Lelang cepat dalam minggu ini. Dan apabila tidak ada penawaran maka akan di kembalikan ke Dinas terkait untuk di pertimbangkan," Kata Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara, Amir Mahkmud saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2019).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara, Karemuddin saat dimintai tanggapan akan hal tersebut menuturkan bahwa jika ada belanja publik yang tidak mampu di kelola dengan baik oleh SKPD yang ditunjuk, maka hal itu akan menjadi point penting terhadap kepala daerah.
"Apa bila belanja publik tidak mampu di lakukan oleh Dinas terkait, maka saya selaku unsur pimpinan DPRD akan merekomendasikan pada Bupati untuk mengevaluasi pimpinan SKPD nya yang tidak mampu melaksanakan tugasnya karena hal itu bisa menghambat jalannya roda pemerintahan," tegas Karemuddin.
Lebih lanjut Karemuddin sebutkan bahwa anggaran yang hingga saat ini belum di belanjakan itu berasal dari dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.1.9 M yang ada di Dinas Pariwisata dan Dana alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.3.2 M di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Dan hingga saat ini, anggaran tersebut belum di belanjakan, padahal dana tersebut ada banyak post untuk program masyarakat. Kan kasihan masyarakat yang sudah setahun menunggu kucuran dana untuk program mereka tersebut tidak tersalurkan," tuturnya.
"Oleh karena itu, saya pikir ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi Bupati, saya akan sampaikan itu bahwa agar betul-betul mengevaluasi para pimpinan SKPD nya yang mana bisa bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak," pungkasnya.
■ Deddi Budiman
