JBN NEWS ■ Aparat Desa Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel diduga melakukan pungutan biaya sertifikat program PTSL yang bervariasi kewarganya.
NS warga Dusun Rante Paccu, Desa Baebunta mengungkapkan bahwa dirinya dikenakan tarif pembuatan sertifikat sebesar 500 ribu Rupiah.
"Sebenarnya saya di suruh bayar 500 ribu Rupiah namun kesanggupan saya hanya 250 ribu dan saya memberi tahu pak Dusun kalau sisanya nanti saya bayar setelah sertifikat itu ada sama saya," ungkapnya.
Sementara YK, yang juga merupakan warga Dusun Rante Peccu, Desa Baebunta menuturkan bahwa ia sudah membayar 500 ribu ke aparat Desa Baebunta pada tanggal 8 Maret 2020.
"Saya bayar 500 ribu ke aparat desa, karena dia (aparat desa) mengatakan siapa yang cepat membayar, sertifikatnya cepat jadi tapi buktinya sudah 5 bulan sertifikat tanahku tidak jadi," jelasnya, pada Rabu (19/8/2020).
Dari pantauan awak media Jumat (21/8) dimedia sosial terkait pemberitaan sebelumnya, salah satu akun FB atas nama Maiber Lome menyebutkan nilai pembayaran yang lebih fantastis yaitu 2,5 juta Rupiah.
Sementara akun lainnya atas nama Arjuna mengaku membayar hingga 700 ribu rupiah.
"Danaku sudah di makan hampir 700 ribu," tulis Arjuna
Pjs Kepala Desa Baebunta, Aslan tidak dapat dihubungi lagi terkait hal ini karena dia telah memblokir kontak whatsapp milik wartawan.
Diketahui sesuai kesepakatan peraturan tiga menteri Agraria, dalam negeri dan desa berdasarkan wilayah atau sona indonesia. Seperti wilayah/Sona Jawa-bali ADM sebesar Rp. 150.000/porsil, Sulsel ADM Rp. 250.000/porsil/bidang diluar BPHTB.
■ R-016
