BANDUNG - NUSANTARANEWS - Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung melaksanakan acara wisuda ke-96 bagi lulusan program Sarjana, Magister, dan Doktor pada hari Sabtu, 24 Februari 2024. Acara tersebut diadakan di Gedung Anwar Musadad.
Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag., selaku Rektor UIN SGD Bandung, melantik sebanyak 1.000 wisudawan dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-96. Jumlah ini mencakup lulusan dari berbagai program studi di UIN SGD Bandung.
Dari 1.000 wisudawan tersebut, terdapat perincian sebagai berikut:
- Fakultas Ushuludin: 84 orang
- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: 246 orang
- Fakultas Syari'ah dan Hukum: 104 orang
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi: 136 orang
- Fakultas Adab dan Humaniora: 54 orang
- Fakultas Psikologi: 29 orang
- Fakultas Sains dan Teknologi: 132 orang
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: 67 orang
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: 57 orang
- Program Magister: 82 orang
- Program Doktor: 9 orang
Namun, ada hal menarik yang menarik perhatian wartawan dalam acara wisuda ini. Banyak pengunjung, terutama keluarga dan teman-teman wisudawan, mengeluhkan harga tiket parkir kendaraan roda empat yang cukup tinggi. Sebagai contoh, Ujang (35 tahun) dari Subang mengungkapkan kekagetannya ketika harus membayar biaya parkir sebesar 25 ribu rupiah. Menurutnya, harga tersebut terlalu mahal. Ia berharap harga parkir bisa lebih terjangkau, seperti sekitar 10 ribu atau 15 ribu rupiah.
Dalam klarifikasinya, pihak UIN SGD Bandung melalui Kasubang Umum Cahyanto menyatakan bahwa masalah harga tiket parkir yang mahal bukan menjadi tanggung jawab mereka karena lokasi parkir berada di luar kampus. Pihak universitas mengakui bahwa masalah ini telah sering disampaikan kepada mereka, namun hal tersebut merupakan kewenangan pihak lain.
Sementara itu, Ketua DPD Gerakan Advokat dan Aktivis Jawa Barat Edi Sutiyo saat di konfirmasi, mengatakan bahwa tarif parkir senilai 25 ribu tersebut jelas memberatkan pengunjung, ini harus jadi atensi kita semua khususnya yang punya hajat adalah Kampus UIN SGD sebaiknya melakukan kordinasi dengan aparatur wilayah, yang memiliki kewenangan terlebih ini parkir menggunakan badan jalan yang merupakan fasilitas umum, tentu harus ada pihak yang menjamin hal tersebut, selain.itu restribusi tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan jelas kemana di setorkan," tegasnya
Jurnalis : Endi Kusnadi
