NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Pernyataan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), yang menyebutkan bahwa "pejabat dihimbau untuk bercerita apa pun di media sosial tanpa perlu kerja sama dengan media", menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya dari Laskar Pasundan Indonesia (LPI).
Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, menilai bahwa pernyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurutnya, banyak pejabat di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru melakukan kerja sama dengan media, yang diduga kuat bertujuan untuk menutupi berbagai kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka.
"Yang terjadi di lapangan, para pejabat di bawah KDM justru sengaja menjalin kerja sama dengan media bukan untuk transparansi, tapi untuk membungkam kritik dan menutupi kesalahan mereka. Padahal tidak semua media menginginkan kerja sama seperti itu," ujar Rohmat.
Rohmat pun menegaskan, jika Gubernur benar-benar konsisten dengan himbauannya agar pejabat tidak perlu bekerja sama dengan media, maka harus ada pembenahan menyeluruh. Ia mendesak agar seluruh pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat, dibina agar tidak terlibat dalam praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Lebih lanjut, LPI juga menyoroti serius kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Barat. LPI menduga adanya praktik monopoli hingga kegiatan fiktif di dinas tersebut.
"Kami mendesak Gubernur KDM untuk segera memerintahkan Inspektorat Jawa Barat melakukan audit menyeluruh di DKP. Kami juga meminta BPK RI Perwakilan Jawa Barat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi dan monitoring secara menyeluruh," pungkas Rohmat.
(Red)
