NUSANTARANEWS | SUMEDANG – Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi, khususnya ancaman dari Sesar Lembang. Dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda, Kamis (19/6/2025)
Bupati Dony menyatakan," bahwa antisipasi dan mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama. Ia mengingatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya dari berbagai ancaman, termasuk bencana gempa bumi. Langkah antisipasi meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang efektif untuk mengurangi risiko bencana. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi kunci pemahaman dan kesiapan menghadapi potensi bencana ini," ungkapnya.
Bupati Dony juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu dalam upaya mitigasi bencana, bukan hanya mengandalkan BPBD. Kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sinergi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, bisnis, dan media) sangat diperlukan untuk membangun ekosistem kesiapsiagaan yang kuat. Sosialisasi masif kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk video dan media sosial, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang mitigasi bencana. Pembuatan jalur evakuasi yang jelas di fasilitas kesehatan, sekolah, dan permukiman juga menjadi prioritas.
Sementara itu, Ketua Tim Bidang Data Pelayanan dan Informasi dari Stasiun BMKG Bandung, Virga Librian, memaparkan, potensi ancaman gempa bumi dari Sesar Lembang yang memanjang 29 km dengan potensi magnitudo maksimum 6,5-7," katanya.
"Wilayah yang berisiko tinggi meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Purwakarta. Sumedang sendiri berada pada zona risiko 5-6 MMI. Mengingat gempa bumi yang terjadi di Sumedang tahun lalu, Virga Librian merekomendasikan penguatan bangunan vital seperti sekolah dasar, rumah sakit, dan gedung pemerintahan, serta pemetaan detail zona risiko gempa," ujarnya.
Sebagai langkah awal mitigasi, Virga Librian merekomendasikan sosialisasi, jalur evakuasi yang memadai, dan rambu-rambu yang jelas. Penguatan kapasitas BPBD, penyusunan SOP kedaruratan, dan gladi evakuasi rutin juga sangat penting. BMKG sendiri telah meningkatkan jumlah sensor gempa di Jawa Barat dari kurang dari sepuluh pada 2019 menjadi 33 sensor saat ini untuk meningkatkan deteksi dini gempa. Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, Sekda Tuti Ruswati, unsur Forkopimda, camat, dan pemangku kepentingan lainnya.
(Endi Kusnadi)
