NUSANTARANEWS | SUMEDANG - Wakil Bupati Sumedang, Fajar Aldila, memimpin rapat percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis (12/06/2025)
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Tuti Ruswati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (UKMPP), Camat Cimalaka, Kabag Ekonomi, dan notaris. Rapat ini difokuskan pada percepatan proses legalisasi KMP di seluruh desa, sebuah program strategis Pemkab Sumedang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.
Meskipun penguasaan nama dan administrasi koperasi telah mencapai 100%, penerbitan akta notaris baru mencapai 30%, ujar Wakil Bupati. Beliau menetapkan target penyelesaian seluruh akta notaris pada 20 Juni 2025, menegaskan, "Target kami jelas, pada 20 Juni semua akta notaris untuk Koperasi Merah Putih di setiap desa harus selesai. Oleh karena itu, hari ini diidentifikasi kendala di lapangan dan dicari solusi konkret." Sebagai solusi, disepakati pembentukan posko verifikasi di setiap kecamatan untuk mempermudah proses penandatanganan akta.
Sekretaris Daerah Tuti Ruswati memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini, menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah, camat, dan notaris. "KMP adalah tonggak penting pemberdayaan ekonomi desa," ungkapnya. "Kita tidak boleh lambat. Semua harus bergerak bersama, cepat, dan tepat," tambahnya.
Dengan legalitas yang kuat, KMP diharapkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa berbasis gotong royong, mendukung UMKM, pengelolaan potensi lokal, dan penyaluran bantuan pemerintah. "Dengan legalitas yang kuat," kata Sekda, "koperasi ini akan menjadi mitra strategis dalam pengembangan UMKM, pengelolaan potensi lokal, hingga penyaluran bantuan pemerintah."
(Endi Kusnadi)
