NUSANTARANEWS|SUKABUMI - Suasana gerah tengah melanda lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sukabumi, setelah sejumlah pekerja taman bersuara lantang terkait pemotongan gaji misterius yang mereka alami.
Salah satu pekerja yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, pemotongan iuran seperti BPJS Kesehatan sebesar 3% dari gaji pekerja serta iuran bulanan sebesar Rp35.000 tidak menjadi persoalan. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya pemotongan tambahan yang tidak jelas asal-usul maupun tujuannya,
"Kami kerja harian lepas. Kalau masuk tiga hari, harusnya dibayar tiga hari. Tapi ini tetap ada potongan. Potongan apa? Buat siapa? Kami tidak tahu. Bahkan, tidak ada rincian atau transparansi, tapi buktinya mana?" ungkapnya kesal,"Rabu(30/07/2025
Pernyataan lebih tajam juga disampaikan terkait sistem pengawasan di lapangan.
"Yang mengawasi pekerjaan itu harusnya PNS yang punya NIP, bukan orang non-PNS. Tapi nyatanya, banyak yang bukan PNS malah megang hingga 20 titik kerja, bahkan dibekali pentaris. Itu menyalahi aturan!"
Tak berhenti di situ, pekerja juga menyoroti jam kerja yang tidak sesuai kesepakatan.
"Kami kerja Senin sampai Sabtu, tapi tidak pernah ada uang lembur. Padahal Pak Rian bilang kerja Senin sampai Jumat itu cuma buat staf. Kalau ditanya, jawabannya malah muter ke urusan tupoksi. Padahal taman bukan layanan publik kayak rumah sakit atau pemakaman."
Yang paling disayangkan, lanjutnya, adalah sikap dari Rian yang disebut-sebut sebagai Kasubag Kepegawaian Dinas Perkim.
"Saya sampaikan keluhan ini, tapi jawabannya justru terkesan mengancam. Beliau bilang, ‘Masih betah enggak kerja di sini? Masih banyak orang yang mau kerja.’ Ini bentuk intimidasi!"
Saat dikonfirmasi, Rian selaku Kasubag Kepegawaian Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasinya.
"Pekerja harian lepas itu dibayar per hari sesuai kehadiran. Jadi, kalau tidak masuk ya dipotong. Untuk rekap absensi, pengawas lapangan yang mencatat, lalu dilaporkan ke kantor," ujarnya.
Terkait BPJS, Rian mengakui adanya keterbatasan pemahaman teknis.
"Soal teknis BPJS saya kurang tahu detailnya. Tapi setahu saya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah dibayarkan rutin. Kalau ada yang merasa tidak jelas, silakan datang langsung ke kantor, nanti ditanyakan ke bagian keuangan."
Mengenai potongan gaji, Rian menyebut bahwa pemotongan sebesar Rp70 ribu per hari bagi pekerja yang tidak hadir merupakan hal normatif. Ia pun membantah telah mengintimidasi para pekerja.
"Kalimat ‘masih betah kerja di sini?’ itu saya ucapkan hanya bercanda. Tidak ada maksud mengancam," katanya.
Namun, ketika ditanya lebih jauh tentang siapa yang menetapkan aturan pemotongan ini, Rian menjawab tegas:
"Aturan itu dibuat oleh Dinas dan sudah disetujui oleh Kepala Dinas."
Bagian Keuangan: "Kami Tidak Punya Dasar untuk Potong Gaji"
Pernyataan berbeda justru datang dari Indra, pihak dari bagian keuangan Dinas Perkim. Saat dihubungi, Indra justru merasa tidak memiliki data dan dasar pemotongan gaji tersebut.
"Saya tidak punya data untuk melakukan pemotongan. Saya hanya mengikuti laporan dari kepegawaian. Itu sudah jadi ranah mereka," terang Indra.
Kisruh ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksinkronan antara bagian kepegawaian dan keuangan, serta minimnya transparansi dalam pengelolaan hak-hak dasar pekerja taman. Jika benar adanya intimidasi verbal maupun potongan liar, maka bukan hanya soal etika, tetapi juga bisa masuk ke ranah pelanggaran hukum ketenagakerjaan.
Diperlukan audit menyeluruh dan keterbukaan informasi dari Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi untuk menjawab kecurigaan para pekerja yang selama ini diam, tapi kini mulai bersuara lantang.
(Wahyu Hidayat/Andi Pratama)
