NUSANTARANEWS | BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara resmi memberhentikan bantuan pendidikan bagi seluruh sekolah swasta yang ada di Jawa Barat untuk tahun anggaran 2026. Keputusan ini disebabkan oleh pemangkasan anggaran pusat ke daerah, yang mempengaruhi berbagai pos anggaran di daerah, termasuk bantuan bagi sekolah swasta di Jawa Barat.
Pemerhati pendidikan, Edi Sutiyo, mengatakan bahwa pemberhentian bantuan pendidikan bagi sekolah swasta memiliki sisi baik dan buruk. "Sisi baiknya, sekolah swasta akan lebih tangguh dan memiliki manajemen yang baik, dengan modal yang kuat dan SDM pendidik yang profesional," katanya.
Namun, Edi juga menyoroti sisi buruknya, yaitu bagaimana dengan fakta di lapangan sekolah swasta yang keadaannya "hidup segan mati tak mau". "Kita harus menyelamatkan para siswa yang ada di sana karena ini akan berdampak signifikan, ini generasi penerus bangsa jangan di anggap sepele apalagi dalam situasi ekonomi yang masih kurang baik," ujar Edi.
Edi mengusulkan agar sekolah-sekolah yang kurang memiliki kapasitas dalam banyak hal, melakukan merger saja sehingga akan terbentuk sekolah swasta yang berkualitas.
Kepala Sekolah SMP Bakti Nusantara, Agus Abdul Salam, juga memberikan tanggapannya. "Dengan dihapusnya bantuan kepada sekolah swasta ada plus minusnya. Kalau bagi sekolah swasta yang keuangannya kuat dan manajemennya bagus tidak akan berpengaruh apa, akan tetapi sebaliknya bagi swasta yang modal keuangannya kurang jelas, akan berdampak sekali," ungkapnya.
Agus juga menyoroti dampaknya bagi sekolah swasta seperti Madrasah Aliyah dan SMK, yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah. "Di kami harus berpikir bagaimana agar bisa menutup kebutuhan operasional sekolah terutama untuk memenuhi pembayaran honorarium guru," tandasnya.
(Endi Kusnadi)
