NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyoroti polemik terkait pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPKBL) oleh Star Energy Geothermal Salak (SEGS) di Kecamatan Kalapanunggal. Ia menilai kontribusi perusahaan tersebut terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar masih belum terasa secara signifikan.
Hamzah menyampaikan bahwa pelaksanaan program CSR oleh perusahaan energi tersebut perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek pengelolaan dan efektivitas programnya.
“Secara objektif, pelaksanaan CSR Star Energy saat ini belum sepenuhnya efektif. Diperlukan pembenahan tata kelola agar program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabandungan dan Kalapanunggal,” ujarnya pada awal Maret 2026.
Menurutnya, sejauh ini realisasi CSR yang dilakukan perusahaan masih didominasi kegiatan bersifat karitatif atau bantuan sesaat. Padahal, masyarakat sekitar membutuhkan program yang mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Hamzah menegaskan, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus mengawal implementasi tanggung jawab sosial perusahaan tersebut. Ia berharap perusahaan tidak hanya memanfaatkan sumber daya alam di wilayah Sukabumi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
“Perusahaan harus benar-benar memuliakan masyarakat sekitar melalui penyaluran CSR yang tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang TJSPKBL,” tegasnya.
Selain menyoroti CSR Star Energy, Hamzah sebelumnya juga mengkritisi pelaksanaan CSR perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Warungkiara. Ia menilai pengelolaan CSR perusahaan tersebut juga belum berjalan optimal.
Menurutnya, realisasi program CSR dari perusahaan sawit itu dinilai kurang transparan dan belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat desa di sekitarnya.
“CSR bukan sekadar formalitas atau janji di atas kertas. Ini merupakan kewajiban perusahaan yang manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
(Ismet)
