NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Pemerintah Desa Gunung Tanjung Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi memberikan klarifikasi terkait munculnya dugaan dan tudingan yang mengaitkan pihak desa dalam persoalan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya pada program alokasi ternak domba yang belakangan menjadi sorotan.
Kepala Desa Gunung Tanjung Sahrudin, melalui Sekretaris Desa Agus Suryana saat ditemui di kantor Desa pada Senin (29/6/26), menegaskan bahwa Pemerintah Desa Gunung Tanjung tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan maupun operasional BUMDes.
"Kami dari pihak Pemerintah Desa ingin mengklarifikasi terkait dana BUMDes. Kami menegaskan bahwa dari sisi pemerintah desa persoalan tersebut sudah selesai, karena kami telah menyalurkan anggaran sesuai prosedur yang berlaku," ujar Agus Suryana.
Ia menjelaskan, pemerintah desa telah mentransfer dana ke rekening BUMDes dengan nilai kurang lebih Rp1.99.600.000 dalam satu tahap. Menurutnya, proses pencairan anggaran tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan, regulasi, serta persyaratan administrasi yang berlaku.
"Kami tidak mengeluarkan anggaran tanpa dasar. Semua dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku, termasuk persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi," jelasnya.
Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pemerintah desa tidak memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan keuangan BUMDes. Meski BUMDes merupakan badan usaha milik desa, pihak pemerintah desa hanya memiliki fungsi penyaluran anggaran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
"Terkait pengelolaan BUMDes, pemerintah desa tidak ikut mengatur keuangan dan kami juga tidak pernah menerima laporan secara rinci mengenai pengelolaannya. Tugas kami hanya sebatas menyalurkan anggaran ke rekening BUMDes," katanya.
Menurut Agus, informasi yang diterima pemerintah desa hanya sebatas laporan mengenai adanya 15 ekor domba yang dilaporkan mati. Setelah itu, pihak desa mengaku tidak memperoleh informasi lanjutan terkait perkembangan maupun penjualan ternak tersebut.
"Kami hanya mengetahui ada laporan 15 ekor domba mati. Setelah itu tidak ada lagi informasi lanjutan yang kami terima, termasuk terkait penjualan ternak. Kami juga tidak ada niatan untuk menutup-nutupi persoalan ini," tambahnya.
Ia kembali menegaskan bahwa Pemerintah Desa Gunung Tanjung tidak mengetahui secara detail pengelolaan dana BUMDes dan tidak ikut campur dalam pelaksanaannya.
"Soal pengelolaan uang BUMDes, kami tegaskan pemerintah desa tidak tahu dan tidak ikut campur. Kami hanya sebatas menyalurkan anggaran," tegasnya.
Terkait pertanggungjawaban atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Agus menyebut pihak desa hanya menerima satu kali laporan dan itu pun diterima secara mendadak.
"Kami sempat kaget karena terkait pertanggungjawaban keuangan BUMDes itu hanya ada satu kali SPJ yang disampaikan secara mendadak. Kami juga telah menjelaskan hal ini kepada pihak terkait. Pemerintah desa tidak ingin disalahkan, karena kami hanya menyalurkan anggaran dan tidak ada unsur keterlibatan dalam pengelolaan BUMDes," pungkasnya.
(Ismet)
