NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Aktivitas pembukaan dan alih fungsi lahan di kawasan perbukitan Desa Buniwangi, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, turut mendapat sorotan dari Fraksi Rakyat. Kondisi sejumlah lahan yang tampak gundul dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun pihak terkait karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Tokoh Fraksi Rakyat, Rozak Daud, menilai perubahan bentuk kontur tanah maupun fungsi kawasan hutan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.
"Mengubah bentuk kontur tanah atau fungsi hutan sangat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan sehingga aktivitas tersebut memerlukan rekomendasi atau izin lingkungan dalam bentuk SPPL, UKL-UPL maupun AMDAL, tergantung luasannya yang disesuaikan dengan pola ruang," ujar Rozak.
Menurutnya, pemenuhan dokumen lingkungan penting untuk memastikan setiap kegiatan pematangan maupun pembukaan lahan berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut juga diperlukan agar kegiatan yang dilakukan tidak kemudian dipandang sebagai aktivitas ilegal atau perbuatan melawan hukum yang berpotensi merusak lingkungan.
Rozak menegaskan, status lahan sebagai milik pribadi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat sekitar.
"Walaupun kegiatan itu di atas lahan pribadi, setidak-tidaknya pelaku usaha harus melaporkan rencana pematangan lahan dan peruntukannya kepada pihak pemerintah setempat," katanya.
Ia menyebut, pelaporan tersebut penting selain untuk memastikan kesesuaian peruntukan lahan dengan tata ruang, juga untuk menghindari munculnya protes masyarakat serta memastikan aspek keselamatan dan keamanan ekologis bagi warga di sekitar lokasi.
Rozak juga mengingatkan kondisi Palabuhanratu yang dalam beberapa tahun terakhir kerap menghadapi persoalan banjir. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan sungai dalam menampung debit air hujan, termasuk akibat sedimentasi dan pendangkalan alur sungai.
"Di antara penyebab utamanya adalah penggundulan hutan dan penebangan yang tidak ramah lingkungan," ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, ikut melakukan pengawasan terhadap aktivitas penebangan maupun pembukaan lahan di Desa Buniwangi.
"Semua pihak harus mengawasi penebangan di Desa Buniwangi ini, karena dampaknya akan terasa nanti pada saat musim hujan. Apalagi saat ini kemarau panjang, maka bencana sudah menunggu pada saat musim hujan," tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera memastikan status kawasan, kesesuaian tata ruang, serta dokumen lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan tersebut. Langkah pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan dan mengantisipasi dampak hidrologis yang dapat merugikan masyarakat ketika curah hujan meningkat.
Pemeriksaan terhadap legalitas dan aspek lingkungan, menurut Rozak, bukan semata untuk menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi untuk memastikan pembangunan dan pemanfaatan lahan tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan lingkungan serta kepentingan warga sekitar.
(Ismet)
