NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Persoalan pelayanan kesehatan, khususnya kepesertaan BPJS Kesehatan, serta pembangunan infrastruktur jalan menjadi sorotan dalam kegiatan Reses Ketiga DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daerah Pemilihan (Dapil) I, Hamzah Gurnita, S.H.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di SDN 1 Gunung Geulis, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (26/10/2026). Dalam kesempatan itu, Hamzah menyerap berbagai aspirasi, masukan, dan keluhan masyarakat yang nantinya akan dibawa untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Hamzah mengatakan, antusiasme masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat tinggi. Salah satu persoalan yang paling banyak menjadi perhatian warga adalah layanan BPJS Kesehatan, terutama berkaitan dengan keberlanjutan kepesertaan dan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaannya.
“Antusiasme warga sangat luar biasa. Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, yang paling utama terkait kesehatan, khususnya BPJS. Apa yang menjadi keinginan masyarakat akan saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan,” ujar Hamzah saat diwawancarai.
Menurutnya, persoalan BPJS Kesehatan merupakan masalah krusial yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Ia berharap berbagai keluhan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam kegiatan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait.
Hamzah mengungkapkan, berdasarkan keterangan yang disampaikannya, kebutuhan pembiayaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi mencakup sekitar 420.000 jiwa. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah diperkirakan baru dapat menjangkau sekitar 210.000 jiwa melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia juga menyoroti persoalan ketersediaan anggaran serta belum jelasnya petunjuk teknis terkait kebijakan pelayanan kesehatan yang memungkinkan masyarakat Jawa Barat berobat di berbagai fasilitas kesehatan.
Hamzah berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan penjelasan dan kepastian kebijakan agar masyarakat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi, tidak mengalami kebingungan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan justru mengalami kesulitan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan tunggakan, denda, maupun administrasi kepesertaan BPJS tidak menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian agar masyarakat tidak terbebani ketika mengakses layanan medis.
Perjuangkan Pembangunan Jalan Gunung Keramat
Selain kesehatan, aspirasi mengenai pembangunan infrastruktur jalan turut disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses tersebut. Salah satu ruas yang menjadi perhatian adalah Jalan Gunung Keramat yang diharapkan segera mendapatkan penanganan.
Hamzah menyampaikan, berdasarkan pengajuan dan upaya pengawalan anggaran yang telah dilakukan, pembangunan jalan tersebut diharapkan dapat direalisasikan pada 2027.
Ia menjelaskan, dukungan pemerintah pusat melalui pengawalan anggaran oleh anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sukabumi, ,Zainul Munasichin dinilai penting untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur.
Menurut Hamzah, kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat menjadi salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat ditangani melalui anggaran daerah.
“Insyaallah, untuk Jalan Gunung karamat, sesuai pengajuan dari kabupaten ke tingkat pusat, tahun depan diharapkan bisa dieksekusi. Ini juga tidak terlepas dari peran anggota DPR RI yang mendorong dan mengawal anggaran agar bisa masuk ke Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selama 2026, salah satu ruas jalan yang disebut telah direalisasikan melalui dukungan anggaran pusat dan kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah ruas Cihaur–Kertajaya sepanjang kurang lebih lima kilometer.
Hamzah berharap, pembangunan berbagai ruas jalan lainnya juga dapat terus didorong melalui sinergi pemerintah daerah, DPRD Provinsi Jawa Barat, dan DPR RI agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dorong Prioritas Anggaran yang Terarah
Dalam kesempatan tersebut, Hamzah turut mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar memiliki perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, pemusatan anggaran pada sektor-sektor prioritas secara bertahap dapat menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Ia menilai, sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan sosial membutuhkan perhatian serius agar program pemerintah tidak berjalan secara parsial dan hasilnya dapat dirasakan secara optimal.
Hamzah juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bupati Sukabumi dengan para wakil rakyat di tingkat provinsi maupun pusat. Dengan sinergi tersebut, diharapkan peluang dukungan anggaran dari pemerintah provinsi dan pusat dapat semakin terbuka.
“Kita berharap ada komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga bisa mendapatkan dukungan anggaran dari pusat maupun provinsi. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Sukabumi bisa berjalan lebih maksimal dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bertahap,” pungkasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Hamzah menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama menyangkut kepastian pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
(Ismet)
