NUSANTARANEWS - SUKABUMI
Tambak Budidaya udang Vaname milik Frans Vaname berlokasi di Dusun Marinjung Hilir Desa Karang Papak Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi dengan pemilik tambak Frans Kurnianto di duga memakai Lahan Maritim Atau Tanah sepadan Pantai tanpa Ijin dan menimbulkan Dampak karena Limbah nya di buang ke laut.
Komunitas Surving Cimaja menyoroti dampak dari Tambak tersebut yang menurut mereka akan menimbulkan Dampak Negatif apalagi Pantai sekitar situ termasuk ke Area wisata Surving yang sering di pakai wisatawan Luar negeri maupun Lokal untuk bermain Surving.
"Kami atas nama komunitas surfing cimaja Melihat dan mengamanti prihal tambak Udang milik Pak Frans yg ada di wilayah dusun Marinjung hilir Desa karang papak kecamatan cisolok kabupaten sukabumi. Jika ini di biarkan terus menerus mengenai pembuangan limbah tambak udang tersebut ke pantai, Kemungkinan besar limbah tersebut akan berdampak menjadi suatu wabah penyakit kulit seperti gatal gatal serta bisa menyebabkan kangker bagi kami pecinta selancar ombak. Ucap Iman Nurlhakim Ketua Komunitas Surving Cimaja Mengatakan kenapa Media Kamis 31/08/2023.
Iman juga menyoroti tentang tanah sepadan Pantai atau wilayah Maritim yang di pake tanpa ijin oleh Pihak pengusaha tambak sampai Dipagar.
"Menurut kami tambak tersebut harus memperhitungkan amdal nya dengan benar secara aturan yg benar dan profesional dalam pengelolaan dan menjalan kan tambak tersebut,
serta pembangunan tambak tersebut juga menggunakan tanah maritim di mana secara hukum yg berlaku tidak di benarkan pembagunan di sepanjang bibir pantai sampai dimana tambak tersebut membangun pagar batas di atasnya, kita juga belum tau apakah pihak dinas tataruang kabupaten Sukabumi sudah mengetahui apa belum.pungkas iman
Menurut Regulasi yang ada Pasal 1 (21) Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir menyebutkan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
Sehingga dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, dilarang adanya pembangunan dengan batas 100 meter dari bibir pantai dengan tujuan diantaranya untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi ekosistem wilayah pesisir dan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
Tim Media berusaha mengkonfirmasi perihal tersebut kepada pengelola tambak,tapi pengelola maupun pemilik tambak sedang tidak berada di Area Tambak sehingga sampai berita ini muncul pihak tambak belum bisa di konfirmasi.
(TIM)
