NusantaraNews - Sukabumi - Menindak lanjuti adanya dugaan pelayanan tidak masuk akal dari Puskesmas Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi yang mana pasien tidak diberikam izin rujukan sesuai dengan permintaan dokter dari salah satu RS di Sukabumi yang mana alasan tidak berikan rujukan itu harus berdasarkan sehari sebelum rujukan akan di laksanakan
Hal itu membuat geram aktivis pengamat lingkungan dan tindak pidana korupsi yaitu Laskar Pasundan Indonesia (LPI) melalui Kordinator Wilayah (Korwil) Selatan Sukabumi yaitu Usep dirinya mengatakan kepada awak media menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Sagaranten mengenai aturan rujukan yang harus sehari sebelum nya untuk mendapatkan rujukan hal itu iya sampaikan bagaimana jika pasien dalam keadaan kritis
" Pasien wajib kontrol rutin ke rs di sukabumi dan di wajibkan untuk mendapatkan rujukan dari pihak PKM namun pada saat mau meminta rujukan pihak PKM menolak dan berdalih harus pengajuan rujukan satu hari sebelum tanggal rujukan , hal ini jelas tidak masuk akal karena tidak ada informasi akan hal itu kepada masyarakat , bagaimana jika pasien ini dalam keadaan kritis apakah harus menunggu hari berikutnya untuk di rujuk," cetus usep
Dengan hal itu pihak Lpi mendesak Bupati Sukabumi untuk mengevaluasi kinerja kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan mencopot Kepala Puskesmas (Kapus) Sagaranten karena jelas ini adalah aspek penting bagi masyarakat menyangkut pelayanan kesehatan
Maka dari itu jelas wajib Bupati mengevaluasi kinerja keduanya karena bagaimana pun PKM berada di bawah naungan Dinkes serta Lpi mengancam akan menggelar aksi lanjutan setelah pada sebelumnya audiensi gagal dilakukan dengan Dinkes Sukabumi
Dalam Aksi yang akan di laksanakan di Pendopo Bupati Lpi mendesak Bupati Mencopot Kepala Dinas yang mana mengenai dugaan banyaknya kelalaian dan buruknya kinerja pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan beberapa hal mengenai penggunaan anggaran yang di lakukan oleh Dinkes bahkan Lpi mendesak agar pihak Dinkes transfaran mengenai LHP BPK yang diduga keras belum di selesaikan dan sudah lewat batas waktu
Dengan Hal itu Lpi mendesak juga APH untuk bersikap dan mengaudit keseluruhan mengenai LHP BPK yang ada jika memang benar belum terjadi penyelesian wajib kiranya penegakan hukum di lakukan.pungkasnya
#Andi Pratama
