NUSANTARANEWS | JAKARTA - Aliansi Aktivis Nasional (Alaknas) melalui Presidiumnya , Krisna Aji menyoroti kinerja aparatur kepolisian setelah ramainya pemberitaan mengenai tewasnya salah satu ojek online (ojol) yang diduga keras secara sengaja di lindas oleh kendaraan taktis (rantis) Brimob pada saat aksi masa tadi malam .
Yang mana pihak Krisna juga menyampaikan turut berbela sungkawa yang sebesar besarnya kepada keluarga yang di tinggalkan almarhum yang mana kejadian ini jelas menjadi cambukan keras untuk aparatur kepolisian untuk segera melakukan evaluasi khususnya untuk
Kepolisian Polda Metro Jaya yang mana kejadian tadi malam menjadi buktinya nyata arogansi pengamanan aksi yang tidak sesuai dengan selogan Polri Untuk Masyarakat hari ini " Cetus Krisna
Krisna pun menambahkan pihaknya mendesak kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk tidak segan mencopot dan mengevaluasi anggotanya yang memang tidak seiring sejalan dan visi misi polri untuk masyarakat
Serta tidak hanya atas kejadian tadi malam saja krisna pun mendesak Kapolri untuk mengevaluasi besar besaran anggota kepolisian di unit regiden samsat yang ada di bawah naungan Polda metro jaya yang mana tidak sama sekali mencerminkan
Polri untuk masyarakat dengan banyaknya keluhan masyarakat serta banyaknya dugaan pungutan liar yang terjadi di area pelayanan publik tersebut .
" Saya meminta kepada Bapak Kapolri untuk mengevaluasi kinerja tim pengamanan aksi masa serta juga meminta untuk mengevaluasi menyeluruh anggota kepolisian yang bertugas di unit regiden samsat di bawah naungan polda metro jaya dengan indikasi banyaknya dugaan pungutan liar yang terjadi disana sehingga tidak sesuai dengan selogan polri untuk masyarakat hari ini " Tegas Krisna
Maka dari itu Alaknas meminta Kapolri mengevaluasi seluruh regiden samsat yang ada di wilayah tangerang raya yaitu mulai dari anggota yang bertugas di samsat Ciledug, Samsat cikokol, Samsat Ciputat, Samsat Serpong yang mana dari ke empat samsat ini jelas begitu banyak sekali dugaan pungutan liar yang terjadi dengan adanya dugaan pembiayaan pengurusan pajak yang dilakukan masyarakat tidak sesuai dengan PNBP yang berlaku.
Sehingga jelas Alaknas menuntut agar Kapolri segera melakukan itu demi menjaga marwah dan citra serta nama baik Polri apalagi dengan penyesuaian visi misi Polri untuk masyarakat bukan polri merugikan masyarakat.pungkasnya.
(Red)
