NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Rika Yulistina, kembali turun langsung ke masyarakat dalam rangka Reses ke-3 Tahun Sidang 2025. Kegiatan tersebut digelar di Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (21/9/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kepala Desa Citepus, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda, Anggota DPRD Rika Yulianti menyampaikan bahwa agenda reses kali ini lebih banyak membahas persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan anak dan perempuan.
"Alhamdulillah ini merupakan reses ketiga saya di tahun 2025. Kita membahas banyak hal, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sampai perlindungan anak yang memang menjadi fokus utama saya," ujar Rika saat ditemui usai kegiatan.
Menurut legislator yang akrab disapa Bunda Rika ini, isu perlindungan anak dan perempuan harus menjadi perhatian serius. Untuk itu, dirinya telah membuka Rumah Aspirasi yang berlokasi di kediaman pribadinya, sebagai ruang aduan masyarakat terutama terkait kasus rudapaksa, kekerasan seksual, dan tindak kekerasan pada anak di bawah umur.
"Sekarang masyarakat tidak perlu bingung harus kemana ketika ada kasus kekerasan seksual pada anak. Alhamdulillah, setelah rumah aspirasi ini berjalan, sudah ada beberapa kasus yang kita tangani. Bahkan ada korban anak yang sempat depresi hingga ingin bunuh diri, tapi berkat pendampingan dan penguatan mental, mereka bisa bangkit kembali," ungkapnya.
Rika menegaskan, pendampingan terhadap anak-anak korban kekerasan tidak hanya sekadar memberi dukungan hukum, tetapi juga pemulihan mental. Ia bahkan menggunakan dana pribadi untuk membantu proses tersebut.
"Pendampingan itu harus dilakukan secara utuh, termasuk mengajak anak-anak makan bersama, rekreasi, atau kegiatan lain supaya mental mereka kuat kembali. Kalau hanya menunggu dari anggaran, prosesnya bisa lama, sementara korban butuh penanganan cepat," tambahnya.
Selain fokus pada perlindungan anak, Rika juga menyoroti permasalahan layanan BPJS Kesehatan. Ia mengaku kerap membantu masyarakat yang kesulitan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun ketika layanan BPJS terhenti dan menyebabkan warga terhambat mendapat pelayanan rumah sakit.
"Ketika ada warga yang kesulitan karena masalah administrasi BPJS atau terbentur biaya di rumah sakit, saya bantu langsung. Jangan sampai masyarakat tidak bisa berobat hanya karena kendala biaya atau administrasi," tegasnya.
Rika menekankan bahwa peran wakil rakyat bukan hanya menyuarakan aspirasi di gedung dewan, melainkan juga turun langsung memberikan solusi konkret di tengah masyarakat.
Kegiatan reses ini ditutup dengan sesi dialog interaktif, di mana warga Citepus menyampaikan aspirasi mereka, mulai dari kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, pelayanan kesehatan yang lebih cepat, hingga perhatian terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.
"Semua aspirasi ini akan saya bawa dan perjuangkan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Saya berharap langkah-langkah kecil yang saya lakukan bisa memberi dampak besar bagi masyarakat," pungkas Rika.
(Ismet)
