NUSANTARANEWS | SUMEDANG - Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2025 di Ruang Rapat Bupati, Senin (27/10/2025). Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, dan dihadiri oleh Inspektur Daerah serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Sumedang.
Dalam sambutannya, Bupati Dony Ahmad Munir menekankan pentingnya perubahan paradigma inspektorat. "Saya ingin menegaskan kembali bahwa inspektorat harus mengubah paradigmanya, tidak hanya sebagai pengawas atau watchdog, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi OPD dan stakeholders lainnya," ujarnya.
Bupati Dony juga menambahkan bahwa inspektorat harus menjadi penasihat terpercaya bagi seluruh OPD. "Kompetensi inspektorat harus lebih tinggi dari yang diberi nasihat. OPD dipersilakan untuk berkonsultasi dengan inspektorat, meminta nasihat dan arahan," katanya.
Selain itu, inspektorat juga memiliki peran sebagai penjamin mutu. "Setiap proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus dipastikan berkualitas. Inspektorat sebagai watchdog, mitra strategis, penasihat terpercaya, dan penjamin mutu harus benar-benar melekat dalam setiap tindakan," tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa pengawasan bukan hanya tugas inspektorat, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap OPD melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI). "Setiap OPD memiliki SPI, yang menjadi variabel penting saat BPK melakukan pemeriksaan. Kepala OPD harus mampu memimpin dan memastikan SPI berjalan dengan baik, sehingga pembangunan berkualitas, berhasil guna, dan berdaya guna," tuturnya.
Instruksi khusus juga diberikan kepada seluruh kepala OPD untuk aktif turun ke lapangan dan memantau langsung kegiatan di dinas masing-masing. "Para Kepala Dinas, lakukan pengecekan langsung ke lapangan. Pastikan semua pembangunan berkualitas baik, dengan memperbanyak intensitas turun ke lapangan, terutama untuk memonitor hasil pembangunan," ujar Bupati Dony.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan terwujud kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik. "Kami berharap hasil rakor ini dapat menjadi pedoman bersama dalam memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah," pungkas Bupati Dony.
(Endi Kusnadi)
