NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual di Command Center Setda Palabuhanratu, Senin (20/10/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Fokus utama dalam agenda ini adalah mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti masih banyaknya daerah yang memiliki pendapatan tinggi namun dengan realisasi belanja yang rendah.
“Kalau uangnya hanya disimpan di kas daerah, dampaknya tidak terasa bagi masyarakat. Belanjakan sesuai perencanaan, jangan menumpuk di rekening daerah,” tegas Tito.
Selain itu, Tito juga meminta daerah yang telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk segera menyiapkan petunjuk teknis (juknis), agar program-program yang dirancang bisa segera dieksekusi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada dalam tren positif. Pada kuartal kedua 2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,2 persen—salah satu yang tertinggi di antara negara anggota G20.
“Inflasi juga terkendali di kisaran 2,65 persen. Ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan,” jelasnya.
Purbaya juga menambahkan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Indonesia dinilai sehat dan stabil, serta terus mendapat kepercayaan dari pasar internasional. Namun, ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat realisasi anggaran demi mendorong dampak langsung ke masyarakat.
"Kalau ada anggaran, segera belanjakan sesuai desain APBD. Peran pemerintah daerah sangat penting agar pertumbuhan ini benar-benar dirasakan hingga lapisan terbawah masyarakat,” imbuhnya.
Dari sisi regional, Pulau Jawa masih menjadi kontributor terbesar terhadap ekonomi nasional dengan pangsa mencapai 56,9 persen, terutama dari sektor pengolahan. Sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera dan Kalimantan masih didukung oleh sektor pertanian dan perdagangan. Ke depan, kedua wilayah ini diharapkan dapat memperkuat sektor lainnya agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan tidak hanya bergantung pada komoditas.
Secara umum, tren inflasi di daerah juga dinilai stabil. Dari 38 provinsi, 30 di antaranya mencatat inflasi positif, sementara hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun 2025.
(Budiman)
(Editor: Ismet)
