NUSANTARANEWS | KOTA BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditandai melalui penandatanganan bersama dan penyampaian pendapat akhir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Dedi Mulyadi—yang akrab disapa KDM—menegaskan bahwa fokus pembangunan Jawa Barat pada 2026 diarahkan pada penyelesaian infrastruktur dasar, terutama perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota. Pemdaprov Jabar menargetkan tingkat kemantapan jalan mencapai di atas 90 persen, bahkan optimis bisa menembus 95 persen, dengan alokasi anggaran sekitar Rp4,8 triliun.
“Kita ingin mencapai tingkat kemantapan di atas 90 persen, mudah-mudahan bisa 95 persen. Alokasinya Rp4,8 triliun,” ujar KDM.
Selain pembangunan jalan, pemerintah provinsi juga mengalokasikan hampir Rp500 miliar untuk pembangunan unit sekolah baru dalam rangka memperluas akses pendidikan. Di sektor kesehatan, KDM menyampaikan rencana pembangunan rumah sakit daerah baru di Kabupaten Indramayu guna memperkuat layanan kesehatan masyarakat.
Penanganan banjir juga menjadi perhatian melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai. Pemprov Jabar menyiapkan anggaran untuk program listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp78 miliar, serta pembangunan penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp473 miliar.
“Ini adalah kerangka-kerangka prioritas,” tegas KDM.
KDM menyoroti perlunya efisiensi anggaran. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) disebut perlu “puasa” atau mengurangi kegiatan yang dinilai tidak penting demi mendukung agenda strategis pemerintah provinsi.
“Birokrasi di Jabar di beberapa OPD puasa. Puasanya tidak lagi ada kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan, yang bagi kami tidak begitu penting,” jelasnya.
Tahun 2026 disebut KDM sebagai momentum penguatan pembangunan desa. Sejumlah ruas jalan desa akan dibangun dengan sistem beton berbasis swadaya. Pemprov Jabar menyiapkan bahan baku dan teknologi, sementara masyarakat desa tetap menerima upah.
Skema ini diharapkan mampu memperluas penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan ekonomi lokal.
“Orientasinya adalah memperbanyak jumlah tenaga kerja di desa. Bahan baku dan teknologinya disiapkan Provinsi Jabar, dan mereka tetap kita beri upah,” katanya.
KDM mengungkapkan bahwa APBD 2026 mengalami peningkatan dari rencana awal sebesar Rp28 triliun menjadi Rp30,1 triliun. Ia menyebut terdapat “angka mimpi” sebesar Rp2,1 triliun yang harus dicapai agar seluruh program dapat berjalan optimal.
KDM menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada rutinitas kerja, melainkan keyakinan dan kerja keras.
"Saya tidak mau orang kerja hanya rutinitas. Orang berhasil adalah yang bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap tidak mungkin. Keyakinan akan mengalahkan kepandaian,” tegasnya.
Dalam paripurna tersebut, KDM juga menyinggung dua raperda tambahan, yakni Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Raperda Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan. Menurutnya, kedua raperda ini penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah.
“Kalau cepat pembahasannya, kedua raperda ini akan menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendapatan daerah,” ujarnya.
Menutup penyampaiannya, KDM mengajak seluruh anggota DPRD Jawa Barat untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan target-target pembangunan 2026.
“Kita terus bekerja sama mewujudkan seluruh mimpi yang belum diraih, dan seluruh harapan yang ingin kita capai bersama,” pungkasnya.
(Sumber: Humas Jabar)
(Editor: Ismet)
