NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Komisi IX DPR RI dan Anggota DPRD kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggelar sosialisasi penguatan layanan kesehatan rujukan di Aula Pondok Pesantren Asalam, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (28/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya pada aspek pelayanan rujukan berjenjang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, hadir sebagai pembicara utama didampingi Anggota DPRD kabupaten Sukabumi Hamzah Gurnita serta perwakilan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut diikuti tenaga kesehatan, aparatur desa, pengelola fasilitas layanan kesehatan, tokoh masyarakat, para santri, serta warga sekitar yang tampak antusias mengikuti jalannya acara.
Dalam paparannya, perwakilan Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa sistem rujukan terintegrasi menjadi kunci untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medisnya. Melalui sistem berjenjang, pasien dapat ditangani mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan lanjutan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Penguatan sistem ini mencakup peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembenahan sarana dan prasarana, pemanfaatan digitalisasi dalam proses rujukan, serta optimalisasi koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap penanganan medis yang dibutuhkan.
Sementara itu, Zainul Munasichin menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan dan penganggaran program kesehatan pemerintah. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan pelayanan rujukan berjalan efektif di lapangan.
Menurutnya, pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Selain penguatan fasilitas, literasi kesehatan juga dinilai penting agar masyarakat memahami prosedur dan alur rujukan secara benar.
Kegiatan berlangsung dinamis dengan sesi dialog interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi terkait akses layanan kesehatan, hambatan administratif dalam proses rujukan, serta kebutuhan peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah Warungkiara dan sekitarnya.
Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan rujukan semakin meningkat. Sinergi antara pemerintah dan warga pun diharapkan semakin kuat demi terwujudnya layanan kesehatan yang merata, adil, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
(Ismet)
