NusantaraNews|Sukabumi - Nandang, S.Ag, mengumumkan bahwa hari ini Desa Jayanti kembali melaksanakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sebanyak 300 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bansos yang telah memasuki bulan kelima. Nandang berharap agar pada bulan keenam nanti, para KPM masih dalam keadaan sehat dan bantuan sosial ini dapat terus berlanjut."Selasa (28/05/2024)
Acara penyaluran bansos ini juga dihadiri oleh perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para kepala dusun (kadus), serta para ketua RW dan RT di lingkungan masing-masing.
Sejak awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga memasuki tahun 2021, kami telah mengusulkan tidak kurang dari 2.700 warga untuk mendapatkan bansos dari berbagai sumber. Ketika Gubernur mengumumkan tentang bansos ini, ada beberapa pintu bantuan yang terbuka. Alhamdulillah, dari 2.700 warga yang kami usulkan, beberapa telah mendapatkan bansos PKH, combo, bansos provinsi, dan bansos dari Kementerian Sosial. Hari ini, ada yang mendapatkan bansos dari Kemenko PMK," jelas Nandang.
Selain penerima bansos, beberapa warga juga telah menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Nandang menambahkan bahwa pihak desa terus mengusulkan warga yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meminta warga untuk menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bahan usulan.
Namun, Nandang menyadari adanya ketidakpuasan dari beberapa warga yang merasa bantuan sosial mereka terhenti sementara. "Kadang ada warga yang tidak memahami bahwa bansos nya terhenti selama 2-3 bulan bahkan ada yang 6 bulan. Padahal, mereka sudah pernah mendapatkan bantuan, sementara ada warga lain yang belum pernah menerima sama sekali. Kami selalu menganjurkan dan meminta data mereka untuk diusulkan ke DTKS jika memang belum masuk data tersebut," katanya.
Nandang juga menanggapi keluhan beberapa warga yang merasa belum pernah mendapatkan bansos. "Tadi saja ada tiga warga yang mengeluhkan hal yang sama. Setelah saya tanyakan kepada Kasikesra, ternyata mereka sudah diusulkan ke DTKS. Proses mendapatkan bantuan memang tidak mudah dan tidak langsung. Jika bansos diatur oleh desa, mungkin akan lebih cepat, tetapi karena prosedurnya melalui DTKS yang disaring dulu di kabupaten, prosesnya menjadi panjang," jelasnya.
Nandang berharap warga dapat memahami prosedur dan proses yang harus dilalui dalam penyaluran bansos ini. "Kami berharap warga sangat memahami proses ini. Kami di desa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengusulkan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial," pungkasnya.
#Tim
