NUSANTARANEWS | SUKABUMI – Polemik dualisme kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sukabumi kembali mencuat setelah adanya pemberitaan di salah satu media online.
Dikutip dari Targetbuser.co.id, dalam berita tersebut disebutkan bahwa isu dualisme di tubuh KNPI Kabupaten Sukabumi tidak ada. Hal itu disampaikan langsung oleh Yandra yang mengklaim sebagai ketua terpilih pada Musda versi Riano Panjaitan. Namun, dalam keterangannya, secara tidak langsung Yandra juga menyinggung keberadaan kubu lain di Kabupaten Sukabumi.
“Jadi kalau isu dualisme itu tidak ada, karena memang saya tidak meminta SK kepada saudara Rohmat, tetapi kepada KNPI Ridwan untuk Jawa Barat, dan pusatnya (DPP) itu kepada Riano Panjaitan,” tegas Yandra, Selasa (19/8/2025).
Pernyataan Yandra tersebut justru menyinggung keberadaan Rohmat Hidayat, yang diketahui merupakan Ketua Karateker DPD KNPI Provinsi Jawa Barat versi DPP Dr. Ali Hanafiah. Hal ini dinilai membuat publik bingung, karena di satu sisi Yandra menyebut tidak ada dualisme, namun di sisi lain justru mengakui adanya kubu Rohmat.
Menanggapi hal itu, awak media mencoba meminta keterangan langsung dari Rohmat Hidayat melalui pesan singkat WhatsApp. Dengan santai, Rohmat menanggapi pemberitaan tersebut. Bahkan ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yandra karena telah menyebut namanya, sehingga publik mengetahui keberadaan dan posisinya di KNPI.
“Pertama, saya perlu mengucapkan terima kasih kepada saudara saya, Yandra, yang secara tidak langsung telah membuat banyak pihak mengetahui keberadaan dan posisi saya hari ini di KNPI melalui narasi yang ia sampaikan,” ungkap Rohmat kepada awak media.
Lebih lanjut, terkait narasi pembahasan hibah yang sempat disebutkan Yandra, Rohmat menegaskan bahwa hal itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana hibah, mengingat dana tersebut bersumber dari uang negara.
“Ya, tanyakan saja kepada yang bersangkutan, sudah benar atau belum secara aturan. Apalagi ini menyangkut penggunaan uang negara, jadi harus jelas secara administrasi maupun realisasinya. Di narasi itu kan Yandra sendiri yang mengatakan bahwa pencairan dilakukan oleh ketua sebelumnya. Tinggal dicek saja keabsahan SK-nya, apakah sudah selesai atau masih berlaku. Setahu saya, di KNPI tidak ada perpanjangan SK dengan alasan apa pun. Jadi, soal hibah ini lebih baik ditanyakan langsung ke Yandra, bukan ke saya,” tegas Rohmat.
Editor: Ismet
