NUSANTARANEWS | SUKABUMI - Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat, Rohmat Hidayat, mengingatkan seluruh pihak penyedia pangan gizi (SPPG) di wilayah Jawa Barat untuk memperhatikan teknis pengolahan makanan hingga tahap pembagian kepada penerima manfaat Bantuan Makanan Bergizi (MBG). Ia menekankan agar proses tersebut tidak memakan waktu terlalu lama.
“Hal ini sangat penting karena keterlambatan atau kesalahan dalam penanganan makanan dapat menurunkan kualitasnya saat dikonsumsi oleh siswa penerima manfaat MBG. Apalagi jika makanan panas langsung ditutup tanpa memperhatikan standar higienitas dan kelayakan sanitasi,” ujar Rohmat.
Rohmat juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah laporan lapangan terkait dugaan pelanggaran oleh beberapa penyedia SPPG. Menurutnya, ada indikasi bahwa sebagian pemilik SPPG sengaja melakukan efisiensi berlebihan demi meraup keuntungan, mulai dari penggunaan bahan baku yang tidak sesuai ketentuan hingga proses pengolahan yang dilakukan terlalu awal.
“Bahkan ada dugaan proses dari pengolahan hingga pengantaran memakan waktu 7 hingga 10 jam. Tentu ini sangat berisiko karena makanan yang dikonsumsi penerima manfaat sudah tidak layak, apalagi jika makanan panas langsung ditutup tanpa pendinginan yang tepat,” tegas Rohmat.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KNPI Jawa Barat akan terus mengawal seluruh tahapan pelaksanaan program MBG. Menurutnya, program yang memiliki niat dan tujuan baik harus dijalankan dengan cara yang baik pula.
“SLHS (Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi) juga harus memiliki standar kompetensi yang jelas. Sertifikasi itu bukan sekadar formalitas, tetapi bukti bahwa proses pengolahan makanan sudah memenuhi standar kelayakan,” tambahnya.
Rohmat juga menyoroti dugaan bahwa sejumlah SPPG belum melibatkan pelaku UMKM atau pedagang lokal sebagai mitra dalam pelaksanaan program MBG.
“Padahal, tujuan dari program MBG bukan hanya untuk meringankan beban orang tua penerima manfaat, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui kerja sama antara SPPG dan pelaku usaha masyarakat. Jika ini diabaikan, maka semangat strategis dari program pemerintah ini tidak akan tercapai,” pungkasnya.
Editor: Ismet
