NUSANTARANEWS | JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian strategis selama satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/25). Dalam pemaparannya, Presiden menyoroti kemajuan di berbagai bidang, mulai dari reformasi hukum, pemberantasan korupsi, penguatan pertahanan, hingga pembangunan infrastruktur nasional.
Salah satu langkah penting yang disampaikan Presiden adalah kebijakan kenaikan gaji hakim tingkat paling rendah hingga 280 persen. Kebijakan ini, menurut Presiden, bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan integritas para hakim agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan yang merusak sistem peradilan.
“Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun, itu tujuan kita,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan tanggung jawab negara dalam menjaga marwah dan independensi peradilan.
Presiden juga menyoroti keberhasilan aparat penegak hukum dalam menyelamatkan keuangan negara. Salah satu contohnya adalah keberhasilan dalam mengeksekusi putusan pengadilan yang mengembalikan Rp13 triliun dari total Rp17 triliun uang negara yang berhasil diamankan.
"Hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian. Dia putuskan, akhirnya kita selamatkan 17 triliun uang rakyat,” ungkap Presiden.
Lebih lanjut, pemerintah juga berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp306 triliun yang sebelumnya dinilai rawan dikorupsi untuk dialokasikan ke program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Presiden menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih.
“Tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. No more untouchable. Gak ada yang untouchable lagi,” ujar Presiden sambil menyampaikan apresiasi kepada para penegak hukum yang tetap tegar dan konsisten menjalankan tugasnya.
Pemerintah juga mencatat kemajuan signifikan dalam penyelamatan aset negara, seperti penghentian praktik tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan kelapa sawit yang dikelola secara melanggar hukum. Presiden menyatakan bahwa kebijakan ini semata-mata dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Mungkin ada pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudah lah. Itu pihak-pihak yang melanggar hukum, yang mencuri dari rakyat Indonesia. Kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri,” ujarnya dengan tegas.
Dalam bidang pertahanan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui penambahan batalion dan peningkatan kesiapsiagaan. Indonesia, menurutnya, siap mengambil peran aktif dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah.
“Saya sudah perintahkan TNI siap untuk ngirim 20 ribu pasukan. Sudah ada kontak dengan beberapa negara yang menanyakan kesiapan kita,” ujar Presiden terkait kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam penyelesaian konflik di Gaza.
Sementara itu, dalam bidang infrastruktur, Presiden Prabowo menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di kawasan pantai utara Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program strategis nasional untuk melindungi penduduk serta kawasan industri dan pertanian dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
"Kalau tidak salah, 60 persen industri kita ada di pantai utara Jawa itu. Puluhan ribu hektare sawah yang subur juga ada di situ. Itu semua harus kita selamatkan,” pungkas Presiden.
Sidang Kabinet Paripurna ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penegasan arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan, dengan fokus pada keberpihakan kepada rakyat, supremasi hukum, dan kedaulatan nasional.
(Sumber: BPMI Setpres)
(Editor: Ismet)
