NUSANTARANEWS | BANTEN - Jagat publik kembali dihebohkan oleh kondisi memprihatinkan layanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Malingping menjadi sorotan setelah diketahui tidak memiliki alat kesehatan (alkes) dan fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang memadai.
Dalam kejadian terbaru, seorang pasien bahkan diarahkan untuk dirawat di kursi karena keterbatasan tempat tidur (bed) pasien. Situasi ini dianggap ironis, mengingat gaung slogan “Banten Maju” terus didengungkan, namun realitas pelayanan kesehatan masih tertinggal dan minim fasilitas.
Lebih jauh, Pemprov Banten melalui Dinas Kesehatan, Sekretaris Daerah, maupun Gubernur dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap persoalan mendesak ini. Sikap yang dianggap acuh tak acuh itu menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat.
Menurut Rohmat, persoalan yang terjadi di RSUD Malingping bukanlah hal baru. Namun hingga kini, tidak terlihat adanya evaluasi serius dari Pemprov Banten. “Yang ada malah terkesan mereka menghamburkan uang untuk kegiatan yang tidak terlalu urgensi. Anggaran APBD seperti dijadikan ajang bancakan dengan membangun ruang-ruang yang tidak terlalu penting, sementara pelayanan utama untuk masyarakat justru diabaikan, termasuk kelayakan IGD dan fasilitasnya,” tegas Rohmat.
Ia menambahkan, kejadian pasien dirawat di kursi akibat penuhnya IGD dan minimnya bed pasien menunjukkan betapa daruratnya kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Malingping. “Pasien datang ke RSUD untuk sembuh, bukan untuk menambah beban pikiran akibat fasilitas yang tidak memadai,” ujarnya.
LPI juga mengaku telah mencoba meminta klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Banten. Namun, hingga kini Kepala Dinas Kesehatan belum memberikan tanggapan apa pun. Sikap bungkam itu dinilai menambah kekecewaan publik atas lemahnya respons pemerintah.
Atas dasar itu, LPI mendesak Pemprov Banten segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan dan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran alkes. “Sungguh memalukan, sebesar RSUD milik Pemprov Banten tapi tidak memiliki IGD yang layak. Apakah seperti ini cara Pemprov memperlakukan masyarakat?” tutup Rohmat.
Editor: Ismet
