NUSANTARANEWS | SUKABUMI -Tb.Saepulbahri .SH .M.H ,Sekertaris Jenderal DPP Laskar Pasundan Indonesia (LPI) mengatakan kepada awak media pihaknya menyoroti serius statement kepala dinas pekerjaan umum (DPU) kabupaten sukabumi di salah satu media online .
Mengutip dari media Oneonenews.Com bahwa kadis PU memberikan statement terkait kegiatan gotong royong beberapa kepala desa dan masyarakat diwilayah parakan salak melakukan pemeliharaan memperbaiki jalan milik kabupaten secara suadaya
" secara aturan di perbolehkan asalkan sesuai ketentuan yang berlaku kegiatan itu merupakan bagian peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan untuk penanganan sementara "
Kadis Pu juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar berkordinasi dengan UPTD PU setempat terkait pelaksanaan teknis di lapangan.
Statemen kadis pu seperti itu menurut Sekjen Lpi menggambarkan Pemda sukabumi tidak tahu malu harusnya dengan adanya gerakan tersebut Kadis PU bukan memberikan himbauan atau pun menjelaskan aturan bahwa di perbolehkanya kegiatan tersebut melainkan harus turun langsung dan melakukan tindakan"Cetus Tb.Saepulbahri
Lanjut Tb.Saepulbahri pihaknya sangat heran dengan statement yang diberikan menunjukan kurangnya kepedulian Dinas PU akan fasilitas umum yang menjadi akses keutamaan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari hari yang mana jelas
Adanya narasi tersebut sangat sangat menggambarkan bahwa kinerja Kadis PU yang baru ini patut di pertanyakan apalagi dengan adanya gerakan masyarakat bukan berterimakasih atau pun turun langsung melakukan tindakan nyata malah bicara aturan peran masyarakat serta memberi himbauan agar kordinasi
Yang mana jelas adanya gerakan tersebut menggambarkan ketidak percayaan masyarakat hari ini terhadap pemerintah yang mana jalan diwilayah itu berarti sudah lama tidak tersentuh dan anggaran APBD yang begitu besar sangat miris masih jauhnya kalimat pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten sukabumi"tegas Tb.Saepulbahri
Maka dari itu Lpi akan bersurat kepada Dinas PU meminta agar ada transfaransi terkait seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran APBD yang mana jelas hari ini semakin banyak gerakan masyarakat semakin menunjukan bahwa pemerintah belum bisa bekerja sesuai keinginan masyarakat.pungkasnya.
(Red)
